Bogoronline.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor menolak dengan tegas perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Anton Sukartono Suratto menyampaikan, demokrasi Indonesia saat ini sedang berkabung karena kejadian KLB yang dianggapnya tidak mencerminkan demokrasi yang baik.
“Apa yang akan dilakukan pemerintah kedepan dalam menghadapi hasil KLB akan menjadi tolak ukur demokrasi di Indonesia. Bagi kami, pelaksanaan KLB ini saja sudah menjadi hari berkabungnya demokrasi di Indonesia,” kata Anton
Untuk melakukan KLB, ungkap Anton, setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi kongres tersebut, namun ketiga syarat itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di KLB Sumut yang mencetuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB.
“Dengan merujuk Bab VII tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat, di pasal 83 yang membahas Kongres dan kongres luar biasa, KLB itu dapat digelar berdasarkan (a) permintaan majelis tinggi partai, atau di item (b) sekurang-kurangnya (2/3) dari jumlah DPD dan 1/2 DPC dan disetujui oleh majelis tinggi partai. Serta dalam permintaan KLB tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya KLB tersebut,” paparnya.
Atas dasar itu, Indonesia sebagai negara demokrasi yang semestinya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai, Anto meminta pemerintah untuk tidak diam dan menindaklanjuti KLB yang dianggap melanggar peraturan partai itu.
“saya meminta negara dan aparat pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk tidak melakukan pembiaran dan tidak melakukan pengesahan terhadap hasil KLB ilegal tersebut,” pinta Anton (eg)
