by

MUI Kabupaten Bogor Tolak Legalitas Miras

Bogoronline.com, Cibinong – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menolak legalisasi Minuman Keras (Miras) yang termaktub dalam Perpes yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 lalu. Hal tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan tentang miras itu tercantum dalam lampiran III Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang mana bidang usaha miras masuk di dalamnya.

Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji menolak legalisasi tersebut karena menurutnya hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam.

“Kita jelas sudah sangat jelas dan pasti menolak. Kalau bahasa ushul fiqihnya, Qot’i artinya tidak ragu lagi. Bahwa minuman keras, judi itu adalah haram,” tegas Mukri Aji.

Ia juga mengutip Al Qur’an Al-Mâidah/5:91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ” وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
Sessungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allâh dan dari shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu),” kutipnya.

Selain itu, ia meneruskan, legalisasi miras ini akan sangat berdampak kepada bangsa Indonesia, khususnya milenial.

“Jika legalisasi ini benar-benar dijalankan, Milenial ini sangat terancam eksistensi kedepannya. Karena mereka kedepannya berpotensi menjadi seorang yang bermanfaat seperti tokoh pejabat dan lainnya. Mereka nantinya bisa menjadi rujukan atau jadi panutan. Jangan sampai jadi masalah,” tuturnya.

Mukri Aji juga menyampaikan efek samping dari miras ini akan sangat berdampak, tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga terhadap sikap dan perilaku manusia.

“Yang jelas dampaknya sangat banyak, mabuk, pencurian dan hal negatif lainnya. Sejak jaman ke jaman Al-Qur’an sudah 15 abad yang lalu sudah mengatur tentang itu,” kata Mukri Aji.

Meski demikian, dia berpesan agar benar-benar berhati-hati dan memperhitungkan secara cermat terkait legalitas tersebut. Agar nantinya tidak ada perpecahan antara umat beragama.

“Mudah-mudahan presiden bijak. Walaupun hanya di beberapa provinsi, jangan seperti itu. Indonesia tetap Indonesia,” jelasnya.

“Kita kaji secara bersama secara komprehensif. Ini harus bahas secara bersama jangan sampai ada perpecahan, legislatif eksekutif harus bersatu mengkaji. Insyaallah negara Indonesia akan berkah ketika kita tidak melewati hukum Allah,” pungkasnya. (eg)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *