by

Kades Pemalsu Surat Terancam Hukuman Berat

BOGORONLINE.com, CIKARANG – Sidang kasus pemalsuan surat oleh Kades Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Abdul Wahid memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Warga Taman Rahayu meminta kejaksaan menuntut kades beserta rekannya seberat mungkin sesuai hukum yang berlaku.

Harapan warga Taman Rahayu disampaikan Ahmad Dais alias Midun usai sidang keenam, Selasa (25/5) lalu. Ia mengatakan, sang kades pantas dihukum sesuai tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga, tiga terdakwa lainnya, Irfan Firmansyah (BPD), Sukri (Kaur Perencanaan) dan Ahmad Rifai (ASN).

Midun mengaku, termasuk orang yang dirugikan para terdakwa. Ia dipanggil memberi keterangan sebagai saksi oleh penyidik Polrestro Bekasi Kabupaten. Pemanggilan itu karena orang tuanya, Utar (alm) diperalat dan dijadikan objek dalam melakukan tindak pidana sang kades dan rekan.

“Saya termasuk orang yang dirugikan karena orang tua saya yang sudah sepuh, disuruh mengaku sebagai pemilik tanah milik Ontel bin Teran. Padahal, kami tidak punya tanah di lokasi yang disengketakan itu,” kata Midun usai sidang di PN Cikarang.

Terpisah, salah satu pemerhati hukum dan pertanahan di wilayah Bekasi, Rd Giri, S.H.i saat dihubungi mengatakan, perbuatan yang dilakukan kades bersama rekannya, sungguh keterlaluan. Karena, sebagai kades, mestinya melindungi dan melayani warganya bukan berbuat merugikan.

Apalagi yang dilakukan Wahid dan rekannya, mencaplok lahan milik warganya secara berjamaah, mengesankan kelompok itu seperti mafia tanah. Melihat personil yang menjadi terdakwa, memberi kesan pertanahan di Desa Taman Rahayu berada di titik rawan sengketa.

“Kades itu mestinya dihukum berat, karena sebagai pelayan dan pelindung masyarakatnya, tidak pantas berbuat seperti itu. Membuat rekayasa untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya,” kata Giri melalui sambungan telephonnya, Jumat (28/5).

Lanjut dia, Jaksa akan jeli melihat pidana itu. Karena selain pemalsuan sebagaimana KUHP 263 yang didakwakan, unsur pidana lain seperti penyalahgunaan jabatan sebagai kades dengan menerbitkan surat keterangan tidak sengketa, ditambah lagi pemalsuan surat otentik letter C desa yang seolah-olah asli.

“Saya yakin, JPU jeli melihat tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, karena ini pidana yang cukup berat dan berdampak luas. Dilakukan oleh orang yang punya kewenangan menerbitkan surat tanah,” lanjut Giri

Ditanya adanya kucuran dana Rp 600 juta kepada saksi pelapor Gunawan alias Kiwil yang muncul dalam persidangan, Den Giri terheran-heran. Kata dia, kalau uang yang diberikan terdakwa kepada pelapor agar kasus tidak berlanjut, itu kategori suap. Dapat dilaporkan sebagai tindak pidana penyuapan.

“Dengan dilanjutnya kasus ke meja hijau, saya melihat itu sudah benar.Tinggal memperhatikan bunyi dalam kwitansi peruntukannya apa. Apakah uang titipan, uang pinjaman atau uang jasa dalam bentuk terima kasih, semua itu sah-sah saja tidak ada kaitan dengan kasus pemalsuan surat,” pungkas Giri.

Sebagaimana diketahui, empat terdakwa kasus pemalsuan surat di depan Majelis Hakim Chandra Ramadhani, S.H, M.H (Ketua) didampingi Agus Sutrisno, S.H (Hakim I ) dan Albert Dwi Putra Sianipar, S.H (Hakim II) telah mengakui perbuatannya. Kuasa hukum terdakwa Taufik Hidayat, akan melakukan klemensi guna meringankan hukuman.

Berkas yang displit atau dibagi menjadi dua berkas dalam persidangan sebagaimana register PN Cikarang Nomor 285/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Abdul Wahid dan rekan serta 286/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Irfan Firmansyah dan rekan disidangkan bersamaan.

Sidang akan dilanjut Kamis, (3/6) agenda pembacaan tuntutan oleh Danang Yudha Prawira, S.H. (soeft)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *