Cibinong – RSUD Parung masih belum juga bisa digunakan untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Sebab, pengerjaan proyek RSUD di wilayah Bogor Utara itu masih belum tuntas.
Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor tak henti mendorong untuk menyelesaikan RSUD Parung itu dengan mengajukan permohonan dana kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Bogor.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Usep Saefullah mengaku, pihaknya tidak bisa memastikan dianggarkan atau tidaknya pada APBD 2023 untuk melanjutkan proyek RSUD Parung.
“Kemungkinan kecil dianggarkan di 2023, karena kita defisit, kecuali ada dari yang lain misal dari Jabar dan pusat. Untuk APBD Kabupaten Bogor di 2023 kemungkinan agak sulit (dianggarkan),” kata Usep, Rabu (31/8).
Menurut Usep, ajuan dana yang disampaikan Dinkes untuk melanjutkan pembangunan RSUD Parung cukup memakan anggaran besar APBD Kabupaten Bogor di 2023 jika dianggarkan. Sehingga, pengalokasian anggaran untuk RSUD Parung di APBD 2023 dimungkinkan nol.
“Kalau kecil kan tanggung juga untuk menyelesaikan, apalagi RSUD kebutuhannya banyak, seperti tempat fasilitas, alkes, operasional pegawai dan sebagainya. Tapi walaupun tidak sekarang mudah-mudahan nanti pada saat anggaran berikutnya,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan, kebutuhan pembiayaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bogor pada 2023 mendatang cukup besar.
“Sampai Rp200 Miliaran kita anggarankan untuk PPPK di 2023. Belum lagi sekarang kita juga harus mengakomodir keinginan guru PAI,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengaku masih butuh banyak dana untuk menyelesaikan pembangunan lanjutan untuk RSUD Parung. Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan RSUD Parung itu yakni sebesar Rp350 Miliar.
“Itu untuk bangunannya saja. Kalau tahapannya sesuai rencana, 2024 bisa selesai pembangunannya,” kata Kabid Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Anni Bersari Kristina, Jumat (26/8).
Anni menyebut, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk kelanjutan pembangunan RSUD Parung di 2023 ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun hingga saat ini masih belum menemukan jawabannya.
“Kita sudah mengajukan, namun belum ada jawaban. Kalau di Jabar tidak ada (anggaran) otomatis harus menggunakan APBD Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Anni mengaku, Dinas Kesehatan telah mengajukan permohonan dana untuk pembangunan RSUD Parung pada APBD Kabupaten Bogor di 2023 mendatang. Namun, Dinas Kesehatan menyerahkan sepenuhnya ke Pemkab Bogor terkait kemampuan keuangan daerah.
“Kalau tidak di Jabar, harusnya APBD Kabupaten Bogor kalau memang mau dijadikan, tapi tergantung juga kemampuan keuangan kita, kalau ada prioritas yang lain gimana. Kita sudah ajukan Rp220 miliar untuk pembangunan di 2023,” tukasnya
