foto: (Kedua dari Kanan) Direktur LBH Madani, Setia Darma. (Doc)
BOGORONLINE.COM – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah komando Menteri Erick Thohir sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI) mengklaim, bahwa dalam rapat pemaparannya bersama komisi VI DPR RI sebagai laporan kerja akhir kinerjanya alami peningkatan.
“Hari ini berkesempatan untuk rapat pemaparan dengan Komisi VI DPR RI sebagai laporan kerja akhir Kementerian BUMN,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (03/8/2024).
Ia mengungkapkan, dari 88 proyek strategis Kementerian BUMN, telah terselesaikan diangka 92% atau 81 proyek sudah diselesaikan.
Sementara, lanjut Erick, untuk segi pendapatan meningkat dari Rp 1.930 triliun pada 2020 ke 2023 sebesar Rp 2.933 triliun.
“Dengan laba bersih keseluruhan dari Rp 13 triliun pada 2020 naik ke Rp 327 triliun pada 2023,” papar Erick.
Erick menambahkan, untuk aset yang dimiliki Kementerian BUMN juga meningkat dari Rp 8.312 triliun pada 2020 menjadi Rp 10.402 triliun pada tahun 2023.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder. Mulai dari anggota DPR, para Menteri terkait, pihak swasta, partner luar negeri dan UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN,” ucapnya.
Menyikapi itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Setia Darma menyampaikan, dengan capaian fantastis yang disampaikan menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir ini patut di apresiasi.
Namun tetapi, hal itu tak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dimana, hingga kini nasibnya masih belum ada kejelasan terkait lahannya yang telah digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan Sirkuit International Mandalika Lombok.
“Sangat miris saya sampaikan, dengan capaian kinerja bapak Menteri Erick Thohir saat pemaparan bersama anggota komisi VI DPR RI, bila kita bandingkan dengan tangisan sebagian pemilik lahan yang tanahnya sudah digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yakni Sirkuit Mandalika, tapi sampai saat ini belum juga dilakukan ganti rugi,” tegas perempuan yang akrap disapa Tia.
Tia berharap, dengan adanya penyampaian aspirasi dan kritikan dari pihaknya ini, Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus Ketum PSSI ini, bisa segera menyelesaikan polemik yang tengah dihadapi masyarakat Mandalika, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sejak beberapa tahun belakangan agar haknya bisa segera diperoleh.
“Tolong dengarkan aspirasi dan harapan masyarakat Mandalika yang sampai saat ini masih terus memperjuangkan haknya. Jangan hanya pencitraan saja, tapi disatu sisi masih banyak warga masyarakatnya yang belum memperoleh keadilan sebagaimana yang diatur dalam perundangan-undangan tahun 1945,” tandasnya.
Untuk diketahui, Kemegahan Sirkuit International Mandalika Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tak sebanding dengan kemewahan yang disuguhkan jika melihat ketidakberdayaan masyarakat sekitar yang memiliki lahan di proyek strategis nasional (PSN) milik pemerintah pusat tersebut.
Pasalnya, ada puluhan warga Mandalika yang sampai saat ini masih memperjuangkan haknya yang kebanyakan dari mereka telah digunakan sebagai bagian dari pembangunan Sirkuit Mandalika, namun sampai detik ini belum diganti rugi oleh perusahaan milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
