BOGORONLINE.com – Polemik sejumlah proyek fisik di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor terus menjadi perhatian publik. Kritik terbaru datang dari Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo, yang menyoroti lemahnya pengawasan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama pada tahapan serah terima pekerjaan.
Dwi menilai, proses Provisional Hand Over (PHO) seharusnya menjadi momen krusial untuk memastikan kualitas pekerjaan sebelum diserahterimakan dari kontraktor kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Yang menjadi pertanyaan, bukan hanya pengawasan saat pekerjaan dilaksanakan. Tapi bagaimana saat pelaksanaan PHO. Apa tidak dicek dulu. Ini kan janggal, begitu selesai Berita Acara Serah Terima (BAST) ada masalah,” ujar Dwi kepada wartawan, Senin (6/4).
Ia menegaskan, dalam tahap PHO, Dispora wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari aspek visual, administrasi, hingga uji fungsi. Selain itu, setiap kekurangan harus dicatat dalam punch list untuk segera diperbaiki.
“Artinya kalau BAST sudah dibuat, Dispora menganggap PHO telah selesai 100 persen secara administrasi dan teknis,” katanya.
Tak hanya itu, Dwi juga mempertanyakan mekanisme pengawasan saat Final Hand Over (FHO), khususnya pada proyek Kolam Renang Mila Kencana dan GOR Indoor A.
“Ini bagaimana saat FHO-nya. Apa dari awal tidak ada upaya koreksi dari dinas,” ungkap Dwi, yang juga berprofesi sebagai pengacara.
Ia pun mendesak Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, segera mengevaluasi kinerja pejabat di Dispora.
“Wali Kota harus melakukan evaluasi. Mengingat proyek yang ada di Dispora adalah paket pekerjaan strategis yang menggunakan uang rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas olahraga, termasuk GOM Bogor Utara dan GOR Pajajaran, Rabu (1/4).
Ketua Komisi IV, Fajar Muhamad Nur, menyoroti robohnya salah satu struktur di GOM Bogor Utara yang awalnya disebut akibat force majeure. Namun, hasil pengecekan lapangan menunjukkan indikasi lain.
“Menurut kami setelah cek di lapangan, ini bukan force majeure, melainkan kesalahan konstruksi yang perlu segera diperbaiki dan direvisi. Kami melihat kualitas material yang ada itu kurang standar. Penopang tidak memakai galvanis standar, melainkan yang tipis,” ujar Fajar.
Ia juga mempertanyakan proses pencairan anggaran proyek yang dinilai tidak sesuai standar teknis.
“Kenapa kalau tidak sesuai standar, uangnya tetap dikeluarkan? Kami akan minta keterangan Dispora dan akan rekomendasikan kepada dispora agar dapat mengaudit internal mengecek kesesuaian dengan Detail Engineering Design (DED),” tegasnya.
Sidak turut dilakukan di Kolam Renang Mila Kencana di kawasan GOR Pajajaran, yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Sekretaris Komisi IV, Subhan, menemukan sejumlah kekurangan teknis.
“Kami menemukan kekurangan seperti keramik yang masih licin dan kekurangan pada Starting block. Kami ingin memastikan Porprov nanti berjalan lancar tanpa kendala teknis yang tidak diinginkan,” kata Subhan.
Anggota Komisi IV, Mulyani, juga menyoroti aspek keselamatan pengunjung.
“Di kolam Mila Kencana ada banyak batu-batu yang lepas dan tajam. Saya takut anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki bisa terluka. Harus ada tindak lanjut segera agar masyarakat merasa nyaman,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota lainnya, Banu Lesmana Bagaskara, mengingatkan agar revitalisasi kawasan GOR Pajajaran tetap memperhatikan pelaku UMKM setempat.
“Jangan sampai kita melakukan revitalisasi tapi orang-orang yang mencari rezeki di wilayah GOR Pajajaran disingkirkan. Saya titip pesan ke Kadispora agar ada boot-boot UMKM yang sudah ada bisa diperdayakan lebih lanjut,” katanya.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Kepala Dispora Kota Bogor, Anas Rasmana, menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan audit internal.
“Terkait keramik yang diduga licin di Mila Kencana, itu berada di area kolam prestasi sekitar 20 persen. Solusinya, kami akan segera memasang karpet anti-slip dan menambah fasilitas duduk untuk atlet,” jelas Anas.
Terkait insiden di GOM Bogor Utara, ia memastikan langkah audit akan dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti.
“Kami akan lakukan audit internal terlebih dahulu untuk mengetahui motif penyebab sebetulnya, apakah memang murni bencana atau ada ketidaktepatan dalam penerapan aspek konstruksi,” pungkasnya.
