Jatah Asuransi Pertanian untuk Kabupaten Bogor Diberikan Kedaerah Lain Distanhut Dituding tak Peduli Petani.

Cibinong – bogoronline.com – Program asuransi pertanian yang digulirkan Kementerian Pertanian (Kementan), ternyata tidak berjalan di Kabupaten Bogor. Padahal pada saat musim kemarau tahun 2015 lalu, sedikitnya 3.000 hektar areal tanaman padi mengalami gagal panen atau puso.
“Ini yang membuat kami bingung, padahal daerah lain berlomba-lomba mengajukan kepesertaan asuransi, tapi Kabupaten Bogor malah belum,” ungkap Direktur Pembiayaan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Mulyadi Hendiawan, dihubungi wartawan Selasa (01/03).
Bahkan sang direktur pun menyebut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor itu malas. “Akhirnya kami terpaksa mengalihkan jatah untuk Kabupaten Bogor, kedaerah lain yang lebih respon dengan program asuransi pertanian ini,” ujarnya.
Menurut Mulyadi, Kabupaten Bogor sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat, seharusnya semua petaninya ikut dalam kepesertaan asuransi, karena program ini untuk menjamin kelangsungan hidup para petani, ketika mengalami gagal panen.
“Di Karawang saja yang tadinya hanya ditargetkan 2.000 hektaran, sekarang sudah tembus angka 15.000 hektar dan secara nasional sawah yang mengikuti program ini sudah mencapai 239 ribuan hektar,” jelasnya.
Mulyadi menjelaskan, para petani yang menjadi peserta asuransi ini cukup membayar premi sebesar Rp 36.000/hektar untuk satu musim tanam. “Jika gagal panen mereka akan mendapatkan biaya pertanggungan sebesar Rp 6 juta/hektar,” katanya.
Sekretaris Daerah Adang Suptandar ditemui wartawan mengaku kaget, jika petani di Bumi Tegar Beriman ini tak satupun yang mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi. “Secara teknis, masalah ini kan ditangani Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan kami sudah mempercayakannya kepada mereka (Distanhut-red),” katanya.
Adang berjanji akan mengkonfirmasi masalah ini kepada kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan. “Nanti akan kita bicarakan dengan Bu Siti Nuriyanti, tapi kalau ingin lebih jelas, coba tanyakan langsung masalah ini ke Bu Siti,” ujarnya singkat.
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Siti Nuriyanti ketika dikonfirmasikan membantah, jika pihaknya disebut tak mengajukan kepesertaan asuransi pertanian. “Sejak program itu digulirkan, kita sudah mendaftarkan seluas 3.000 hektar sawah untuk diikutkan sebagai peserta asuransi, namun ditolak Kementerian Pertanian, lantaran dianggap tak memenuhi syarat atau criteria yang ditentukan,” kilahnya.
Syarat tersebut kata Nuriyanti, sawah yang bisa menjadi peserta asuransi itu haruslah yang memiliki jaringan irigasi yang masih berfungsi. “Dari 3.000 hektar areal pesawahan yang kita ajukan jadi peserta asuransi merupakan sawah tadah hujan, tapi Kementan tidak mau, padahal yang mengalami puso pada musim kemarau adalah sawah-sawah tadah hujan, seperti di beberapa kecamatan di wilayah timur,” ungkapnya.
Namun sayangnya pembelaan Nuriyanti itu terbantahkan, sebab kata Mulyadi, sawah yang akan didaftarkan menjadi peserta asuransi tak harus memiliki jaringan irigasi, sebab sawah tadah hujan juga bisa. “Asalkan ada mesin pompa untuk menyedot air di kala musim kemarau tiba,” tegasnya. (zah)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *