by

Sembilan Bintang Mengupas Tentang Megaproyek MNC Land dan Kawasan Ekonomi Khusus

BOGORONLINE.com – Kantor hukum Sembilan Bintang & Partners mengadakan webinar nasional jilid #3 dengan tema “Membuka Jilid Baru Luka Lama: Sengkarut Megaproyek MNC Land (MNC Group) & Kawasan Ekonomi Khusus”.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber, yakni Aulia Fahmi, S.H., C.L.A dari Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Pusat RI sebagai Direktur Advokasi dan Rudi Mulyana, S.H sebagai kuasa hukum warga Ciletuh Hilir serta diikuti beberapa peserta organisasi kemahasiswaan, NGO dan masyarakat.

Dalam webinar nasional tersebut mengupas beberapa persoalan yang menjadi tajuk utama. Di antaranya permasalahan dugaan penipuan terkait undangan buka puasa bersama yang dilakukan oleh PT. Lido Nirwana Parahyangan (MNC Land) yang kemudian pasca undangan buka bersama tersebut secara tiba-tiba terbitlah persetujuan izin lokasi, yang membuat warga dan tokoh setempat kaget tentang itu.

Rudi Mulyana, S.H menyampaikan, “Warga Kampung Ciletuh Hilir merasa telah dibohongi oleh pihak perusahaan pada saat menghadiri buka puasa bersama sebagaimana surat undangan tertanggal 10 Juli 2014”.

Ia menambahkan sudah jelas bahwa dalam surat tersebut kliennya diundang untuk menghadiri undangan acara sosialisasi pengembangan Lido Like Resort serta silaturahmi dan buka puasa bersama yang bertempat di ruang Eboni-Cendana (Hotel) pada tanggal 15 Juli 2014, bukan untuk meminta persetujuan izin lokasi.

Rudi mengatakan, bahwa pihaknya telah mengadukan jauh-jauh hari permasalahan ini mulai dari Presiden sampai dengan kementerian dan intansi tinggi terkait. Bahkan langkah serupa telah dilakukan sebelum ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus.

“Bahkan sebelum ditetapkannnya Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Cigombong, kami sudah melakukan pengaduan yang ditujukan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Bapak Airlangga Hartarto sebagaimana surat nomor 091/ADN/SBLO/III/2021 tertanggal 03 maret 2021, akan tetapi semuanya seakan tutup mata dan acuh atas nasib dan penderitaan yang dialami oleh klien kami. Parahnya justru tiga bulan kemudian PP No 69 Tahun 2021 tentang KEK telah ditetapkan oleh pemerintah,” tuturnya.

Sementara Aulia Fahmi, S.H., C.L.A menyampaikan beberapa unsur dan perbuatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan patut diduga sudah melanggar hukum, karena faktanya pasca pertemuan antara warga dan pihak perusahaan tidak sesuai dengan bunyi sebagaimana dalam surat undangan. Aulia menyarankan permasalahan ini untuk dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Djaja Mulyana selaku tokoh warga Kampung Ciletuh Hilir mengungkapkan bahwa warga senantiasa menerima dampak dari pembangunan proyek ini, bahkan sumber penghidupan warga pun saat ini sudah terenggut, mengingat kebun dan tanaman yang menjadi sumber pokok mata pencaharian keluarga sudah sejak 2017 dibongkar perusahaan.

Djaja juga menambahkan bahwa warga di wilayahnya sama sekali tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. “Bahkan suara penderitaan kami sebagai warga negara ini tidak kunjung mendapat bantuan dari pemerintah”. (*)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *