by

Meradang, Pengusaha di Kota Bogor Pertanyakan Distribusi Proyek ABT

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Para pengusaha bidang konstruksi di Kota Bogor mempertanyakan soal Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2021. Pasalnya, ABT tersebut sampai saat ini belum jelas penyalurannya.

“Saya ketua Aksi Kota Bogor, ingin mempertanyakan ABT karena banyak dari kita para ketua asosiasi itu meradang. Karena sudah waktunya pada saat deadline ini di akhir bulan November tidak tahu ABT-nya sejauh mana,” kata Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi (Aksi) Kota Bogor, Deni Andriyanto kepada sejumlah awak media, Senin (22/11/2021).

Pihaknya mempertanyakan penyaluran ABT tersebut terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor. Sebab instansi ini disebut memiliki alokasi ABT cukup jumbo.

“DPUPR yang kita dapat informasi itu cukup banyak ABT di Kota Bogor, tapi sampai hari ini kita tidak tahu, ini kemana. Terus terang dari paket-paket yang lelang pun kita banyak yang tidak tersosialisasi, tidak kebagian dengan pengusaha-pengusaha yang ada,” ungkapnya.

“Jadi yang kita pertanyakan ini sekarang anggaran (ABT) ini kemana, baik dari dinas terkait maupun dari para dewan,” kata Deni menambahkan.

Dilokasi yang sama, Ketua Gapeksindo Kota Bogor, Dida Wahyudi menambahkan, bahwa para pengusaha tergabung Forum Komunikasi Usaha Jasa Kontruksi (Forkopjakon) yang didalamnya ada 12 asosiasi dan 230 badan usaha ini merasakan sampai saat ini ketidakjelasan informasi soal ABT dan juga pendistribusiannya.

“Tapi kita merasa sampai sejauh ini informasi untuk ABT ini tidak jelas masih abu abu, bagaimana pendistribusiannya untuk para pengusaha lokal dan pengusaha jasa konstruksi, kita mempertanyakan itu dan mendorong supaya memang pendistribusian dilakukan secara transparan dan jelas serta dapat tersalurkan kepada para pengusaha-pengusaha lokal,” kata Dida.

Dengan begitu, sambungnya, kearifan lokal dijalankan, lantaran pemberdayaan pihaknya sebagai asosiasi juga melakulan pembinaan terhadap para anggota, tapi disisi lain mereka juga berteriak tentang pendistribusian kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bogor.

Selain ABT, Dida juga menyinggung soal kegiatan reguler yang masih dipertanyakan pihaknya. Sebab, pihaknya merasa keseimbangan profesional memang masih jauh dari harapan, apalagi dalam forum ini tergabung 12 asosiasi, di antaranya Gapensi, Gapeksindo, Aksi, Garansi, Askindo, Gapeknas, Aspeksindo, Gapeknas, Askumindo, Aspeknas, Askonas dan Apaksindo.

Para pengusaha yang tergabung dalam Forkopjakon juga berteriak lantang meminta kejelasan mengenai kegiatan ABT maupun reguler.

“Kebetulan kita mewakili asosiasi juga mewakili forum mempertanyakan masalah ABT ini, jadi kita ingin ada perubahan yang sifatnya mendasar harusnya paket-paket ini distribusikan kepada para pengusaha lokal. Tolong ini diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dewan ataupun dinas-dinas terkait,”tandasnya.

Senada disampaikan Ketua Gapensi Kota Bogor Irwan M. Nur. Kata Irwan. Ada 123 badan usaha aktif yang tergabung dalam Gapensi Kota Bogor yang memang akhir-akhir ini sedang agak resah mempertanyakan informasi ABT.

“Sebagaimana diketahui ABT banyak di aspirasi dewan. Itu yang dipertanyakan ke dewan, juga akhirnya ke dinas terkait dan Kadin sebagai induk organisasi kami,” ungkapnya.

Ia lanjut mengemukakan, ada beberapa hal dari hasil diskusi bersama asosiasi, salah satunya bahwa alokasi ABT ini bisa menjadi bagian dari para pengusaha di Kota Bogor.

“Mudah-mudahan kedepannya ABT bisa menjadi bagian dari kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Mudah-mudahan kegundahan kami tentang ABT di akhir 2021 ini segera didistribusikan kepada kami yang betul-betul pelaksana di lapangan,” pungkasnya. (Hrs)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *