Nasib PKL Pakansari di Ujung Tanduk, Aktivis Bogor : Jangan Putus Ekonomi Rakyat!   

Kab Bogor767 views

 

 

Cibinong – Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pakansari, akan segera dibabat habis oleh pemerintah kabupaten Bogor. Pasalnya, para PKL itu dianggap kerap mengganggu ketertiban dan tak sedikit membuat kekumuhan.

 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Bogor, Cecep Imam menyebut, para PKL di Pakansari akan segera ditertibkan usai melakukan rapat dengan RT, RW, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan TNI-Polri.

 

 

“Baru kemarin dirapatkan mengundang RT RW, lembaga masyarakat, kelurahan, kecamatan. Serta SKPD dari Dishub, DPKPP, Polres, Kodim 0621, Dispora, Dllaj, dan perwakilan PKL. Semua sudah disosialiasikan,” kata Imam, Kamis (3/11/2022).

 

Dengan begitu, pihaknya dengan instansi lain akan secepatnya menertibkan PKL di Pakansari itu.

 

‘Intinya dalam waktu dekat kita akan melakukan razia penertiban PKL di wilayah Pakansari bahkan sampe ke wilayah Cibinong raya,” paparnya.

 

“Jadi tidak ada lagi alasan tidak tahu, karena sudah disosialisasikan,” lanjutnya.

 

Namun, Imam mengaku Satpol-PP hanya sebatas menertibkan dan membongkar PKL yang berada di kawasan yang dilakukan, sementara untuk nasib PKL bukan tanggung jawabnya.

 

“Kita hanya menertibkan sesuai dengan Perda, untuk selanjutnya silahkan bersurat ke Plt, Sekda atau dewan,”ungkapnya.

 

Penertiban PKL itu nampak menjadi atensi khusus aktivis di Kabupaten Bogor, Ali Topan Vinaya. Ia mengaku, pemerintah Kabupaten Bogor harus bertanggung jawab jika para PKL itu jadi ditertibkan.

 

“Jangan dibinasakan, karena walau bagaimanapun juga negara mengatur untuk itu, negara harus hadir,” paparnya.

 

Ia ingin, pemerintah Kabupaten Bogor tidak mematikan ekonomi para PKL yang tengah mengais rezeki. Ia meminta untuk memberikan ruang baru untuk PKL yang ditertibkan.

 

“Berikan ruang kepada para pkl tersebut untuk melakukan usaha, agar UMKM nya berjalan. Jangan mematikan ekonomi PKL, karena mau bagaimanapun itu tanggung jawab dari pemerintahan, tanggung jawab dari negara, negara harus hadir untuk mengayomi memberikan ruang kepada mereka, kan mereka bukan maling, mereka bukan nipu,” pungkasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *