Pembahasan LKPJ Bupati Diprediksi akan Panas Sekda Akui SiLPA 2015 Tinggi

Cibinong – bogoronline.com – Pemerintah Kabupaten Bogor, akhirnya mengakui, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 ini, lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 lalu.
SiLPA yang mencapai Rp 1,350 triliun itu, lantaran banyaknya belanja infrastruktur di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) ada yang tidak terserap, seperti di Dinas Bina Marga dan Pengairan.
“Kami tak menampik, SiLPA tahun anggaran 2015 nilainya naik sebesar Rp 250 miliar, dari tadinya Rp 1,1 di tahun 2014 menjadi Rp 1,350 pada tahun ini,” kata Sekretaris Daerah Adang Suptandar, kepada wartawan Selasa (12/04).
Adang menjelaskan, selain adanya belanja yang tidak terserap, tingginya SiLPA itu, lantaran Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil melakukan efisiensi di sektor belanja rutin.
“Setiap pengguna anggaran sudah ditekankan, agar pengeluaran untuk biaya atau belanja rutin dihemat, tapi kalau untuk belanja langsung diupayakan diserap semuanya, karena itu berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat,” tegas ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini.
Adang menegaskan, SKPD termasuk kecamatan yang serapan anggaran belanja langsungnya rendah, pasti akan dievaluasi. “Semuanya akan dievaluasi, agar tahun ini semua program khususnya yang bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat terealisasi atau tidak lagi istilah diluncurkan ketahun anggaran berikutnya,” ungkapnya.
LKPJ yang disampaikan Bupati Nurhayanti, pada rapat paripurna DPRD Kamis (07/04) pekan lalu, hingga kini belum dibahas Badan Anggaran DPRD. “Rencananya, mulai Senin (18/04) atau pekan depan, Badan Anggaran akan mulai membahas Laporang Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati,” kata Ketua DPRD Ade Ruhandi.
Pembahasan LKJPJ Bupati tahun anggaran 2015 itu diprediksi akan panas, sebab sejumlah anggota DPRD yang berasal dari lintas fraksi, meminta Badan Anggaran lebih teliti memeriksa poin demi poin laporan.
“Tingginya angka SiLPA itu menjadi tolak ukuran, kegagalan Pemerintah Kabupaten Bogor menjalankan amanah rakyat,” sindir anggota Fraksi PDI Perjuangan Slamet Mulyadi.
Hal senada ditegaskan, Ketua Fraksi Restorasi Kebangsaan Edwin Sumarga, politisi PKB ini menyatakan tingginya angka SiLPA hingga dua tahun anggaran berturut-turut, tak dapat ditolelir lagi.
“Kami mengerti semua ini bukan kesalahan dari Bupati, makanya, Bupati selaku pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Bogor ini harus bertindak tegas, pimpinan SKPD yang dianggap tak bisa menjalankan amanah rakyat sebaiknya diganti saja,” ungkapnya. (Zah)