Tarik Piutang PBB Hingga 20 Tahun Tindakan Salah Pemkab Bisa Digugat

Cibinong – bogoronline.com – Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang menarik piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 20 tahun kebelakang, merupakan kebijakan salah kaprah dan bertentangan dengan undang-undang, wajib pajak yang merasa dirugikan dengan kebijakan Dispenda itu bisa mengajukan gugatan class action kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Dalam aturan hutang PBB tidak bisa ditagih hingga 20 tahun kebelakang, karena aturan 5 hanya sampai lima tahun, jadi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor itu salah,” tegas dosen Fakultas Hukum Univeristas Pakuan Bintatar Sinaga, Selasa (12/04).
Bintatar meminta, masyarakat atau wajib pajak yang merasa dirugikan dengan kebijakan Dispenda jangan diam saja, tapi harus berani melawan dengan mengajukan gugatan perwakilan atau class action. “Saya yakim hakim yang mengadili perkara ini akan memenangkan masyarakat, apalagi penarikan piutang PBB hingga 20 tahun kebelakang itu tak memiliki landasan yuridis,” katanya.
Menurut Bintatar, rekomendasi audit BPK itu bukanlah dasar hukum. “Audit BPK itu hanya memberitahukan kepada pemerintah daerah, bila di daerahnya masih ada tunggakan PBB. Nah seharusnya, Dispenda tidak mengambil jalan pintas, tapi memperbaikinya kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan pemutihan,” ujarnya.
Bintatar meminta pelimpahan kewenangan menagih atau menarik PBB dari pemerintah pusat kedaerah berikut sejumlah permasalahannya, jangan dijadikan alasan pembenaran. “Perlu ada klasifikasi, jangan semua dipukul rata, karena itu sama artinya membenani rakyat,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II Mochamad Hanafi berencana memanggil kepala Dispenda terkait masalah penarikan PBB yang menuai banyak protes dari wajib pajak yang akan mengurus akta jual beli tanah maupun bangunannya.
Sementara itu, salah seorang wajib pajak U. Wahyudin Khadafi, siap mewakili masyarakat untuk menggugat Pemerintah Kabupaten Bogor baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) untuk gugatan perdata dan pidananya. “Menggugat Pemerintah Kabupaten Bogor ini menjadi langkah terakhir, jika penarikan piutang pajak itu masih diberlakukan,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Dedi Bachtiar, dalam sebuah kesempatan berkilah, penarikan piutang PBB hingga 20 tahun kebelakang itu, karena dalam aturan, piutang pajak tidak ada kadaluarsa, artinya kapan pun bisa ditagih. “Makanya, kami tetap menerapkan kebijakan semua hutang PBB hingga 20 tahun kebelakang wajib hukumnya ditagih,” ujarnya. (zah)