Kontrak Pengoperasian TPA Belum Diperpanjang, Pembuangan Sampah ke  Galuga Ilegal

Cibinong – bogoronline.com – Aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, di Kecamatan Cibungbulang, dianggap ilegal atau liar, karena sejak masa pengoperasiannya habis, sampai sekarang Pemerintah Kota Bogor belum memperpanjangnya.
“Pembuangan sampah ke TPA Galuga yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor tak ada dasar hukumnya, karena kontrak pengoperasiannya telah berakhir, sehingga bisa dikatakan kegiatan ilegal atau liar,” tegas Wakil Ketua DPRD Iwan Setiawan, Rabu (18/05).
Menurut Iwan, hingga masalah kontrak perpanjangan pengoperasian TPA Galuga oleh Pemerintah Kota Bogor masih dalam pembahasan, termasuk soal kewajiban Pemerintah Kota Bogor memberikan kompensasi kepada warga yang terkena dampak.
“Masalah pembuangan sampah yang tak memiliki dasar hukum itu pun kita bahas, karena dalam perjanjian sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor diwajibkan membayar retribusi ke Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Ade Senjaya menambahkan, pembahasan perpanjangan pengoperasian TPA Galuga, tidak mudah dan tak dapat dilakukan terburu-buru. Hal ini dikarenakan banyaknya persoalan yang harus diselesaikan.
“Dalam rapat gabungan antara Komisi I dan III yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pak Iwan, Komisi III mempersoalkan masalah penanganan limbah dan pembuatan IPAL serta UPL/UKL, artinya kami menyoroti aspek kelestarian lingkungan,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Ade mengungkapkan, dari sisi lingkungan, Galuga sebenarnya sudah tak layak lagi dijadikan TPA. Namun masalahnya, tempat pembuangan pengganti, yakni TPPAS Nambo baru dioperasikan tahun 2017 mendatang. “Kalau pun ada perpanjangan, kita minta tak sampai lima tahun, tapi cukup dua tahun, sampai TPPAS Nambo dioperasikan,” jelasnya.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pandji Ksyatriadi berjanji akan berupaya mengakomidir 18 tuntutan warga, untuk dimasukan dalam perjanjian kerjasama pengoperasian TPA Galuga.
“Kalau tidak salah ada 18 poin tuntutan warga sekitar Galuga yang akan kita perjuangkan masuk dalam nota perjanjian kerjasama,” kata mantan Camat Rumpin ini.
Pandji menegaskan, dalam nota perjanjian kerjasama pengoperasian TPA Galuga, ditentukan pula besaran retribusi yang harus dibayarkan Pemerintah Kota Bogor. “Sampah yang dibuang, sebelum perjanjian perpanjangan kerjasama tetap dihitung dan akan dibayarkan, setelah perjanjian itu ditandatangani,” pungkasnya. (zah)