CIBINONG- Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor masih kesulitan menagih piutang PBB yang mencapai Rp 1,1 triliun, Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2016 justru ditarget naik 4,29 persen (pendapatan daerah) dari Rp 5,7 triliun dan PAD 3,21 persen dari Rp 2 triliun.
Terlebih, Dispenda tak bisa menagih pajak reklame lantaran banyak yang bodong. Dispenda pun mengklaim hanya 41 persen yang membayar pajak dari sekian ribu reklame yang ada, terutama yang berada di kawasan Puncak, Cisarua.
“Memang, pungutannya ada di Dispenda. Tapi perizinannya ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Kami sulit menarik pajaknya karena tidak berizin,” kata Kepala Dispenda Kabupaten Bogor, Dedi Bachtiar kepada BogorOnline.com, Jumat (19/8).
“Saat kami gelar pengecekan, di sepanjang Jalan Raya Bogor hingga Cisarua itu ada ribuan yang tak berizin. Reklame yang sifatnya sementara juga tidak tercover,” lanjut Dedi.
Menurut Dedi, pendataan terus dilakukan lewat UPT pajak. “Ujungnya, mereka digiring untuk bayar pajak dan kami tatar untuk mengurus izin. Kalau tidak siap-siap ditertibkan,” tegasnya.
Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo mewacanakan memangkas BPHTB dari lima persen menjadi 2,5 persen. Tapi, Dedi belum mengetahui kapan itu diberlakukan. “Belum tahu apakah kami di daerah perlu merubah perda atau bagaimana. Yanhg jelas, sumber pendatan daerah bisa hilang karena pemangkasan itu,” tukasnya.
Soal piutang PBB, Dedi mengaku masih berupaya menagihnya. “Itu kan limpahan dari KPP pusat tahun 199o-an sampai 2011. Saat dilimpahkan piutangnya Rp 935 miliar. Awalnya sih Rp 600 miliar, tapi kan ada denda 48 persen. Dulu, nilai pajaknya Rp 100 ribu tapi sekarang jadi Rp 300 ribu karena tidak dibayar jadi bertambah nilainya,” kata dia.
“Itu salah satu potensi pendapatan. Bisa juga untuk memenuhi naiknya target pendapatan. Untuk menagihnya, kamis sedang berkoordinasi dengan kejaksaan,” pungkasnya. (cex)
