Cibinong – bogoronline.com – Rencana penghematan anggaran, untuk menutupi dana alokasi khusus (DAU) yang dibekukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jangan hanya dibebankan pada keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor saja, tapi juga harus merambah ke DPRD.
“Kalau mau berbicara menghemat anggaran harus diberlakukan adil, jangan hanya anggaran untuk eksekutif saja yang dipangkas, tapi anggaran untuk DPRD juga wajib mengikuti, karena DPRD juga termasuk lembaga yang banyak memboroskan anggaran,” kata Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, Senin (05/09).
Penghematan anggaran yang bisa dilakukan DPRD, kata Yusfitriadi, diantaranya dengan mengurangi studi banding atau kunjungan kerja keluar daerah serta bimbingan teknis (Bimtek).
Dua kegiatan ini, kata Yusfitriadi sangat menguras anggaran. Alangkah baiknya ditengah tingginya defisit anggaran, kegiatan rutin itu dikurangi saja intensitasnya.
“Studi banding dan Bimtek itu memang diperlukan bagi anggota DPRD, karena untuk menambah wawasan, tapi jangan terlalu sering, sebab anggaran untuk memberangkatkan anggota DPRD dan para staf ke suatu daerah tidaklah kecil,” ungkap ketua Dewan Pembina Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini.
Sebagai informasi, studi banding dan Bimtek yang dilakukan DPRD menelan anggaran cukup besar, karena dalam satu tahun, ada puluhan kegiatan studi banding keluar daerah. Ironisnya, hasil studi banding itu dampaknya tidak terlihat bagi pembangunan di Kabupaten Bogor.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, untuk menekan tingginya defisit anggaran dampak dari pembekuan DAU, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk penghematan, diantaranya menghapus upah pungut untuk semua pejabat, termasuk didalam untuk sekretaris daerah, kepala daerah dan wakilnya.
“Jadi jangan hanya pejabat eselon III dan II saja yang dihapuskan upah pungutnya, tapi harus diberlakukan adil kepada semua pejabat, kalau memang serius untuk penghematan anggaran, intinya jangan ada lagi diskriminasi,” katanya.
Selain UP, menurut Uchok, ada anggaran lain yang bisa dipangkas, yakni dana operasional untuk kepala daerah, pimpinan DPRD serta para pejabat setingkat kepala SKPD. “Saya yakin, jika langkah itu dilakukan, DAU yang dibekukan Kemenkeu bisa tertutupi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Syarifah Sofiah mengatakan, untuk menutupi DAU, ada sejumlah program kegiatan di 2016 ini yang dipangkas. “Ada sejumlah kegiatan yang anggarannya memungkinkan untuk dipangkas, guna menutupi besarnya DAU yang sampai sekarang belum ditransfer Kementerian Keuangan,” katanya. (zahra)
