Cibinong – Renovasi ruang rapat paripurna DPRD yang sempat mangkrak sejak tahun 2014 lalu, Senin pekan depan dipastikan rampung 100 persen. PT. Proteknika Jasa Pratama, selalu pelaksana pekerjaan proyek senilai Rp 16,1 miliar akan segera menyerahkan proyek tersebut kepada sekretaris DPRD, sebagai pemilik proyek.
“Semua tahapan pekerjaan sudah selesai, tinggal pembersihan saja, rencananya Senin nanti, proyek ini akan kita serahkan,” kata Direktur Utama PT. Proteknika Jasa Pratama, Saud Henry P. Sibarani, Jum’at (14/10).
Proyek renovasi ruang rapat paripurna ini dikerjakan sejak April lalu dan berakhir 6 September lalu, namun karena banyak ketidaksesuaian antara gambar dengan kondisi lapangan, kontrak pengerjaan diperpanjang selama 25 hari.
“Gambar yang dirancang konsultan perencana tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, itulah yang menyebabkan penyelesaian pekerjaan ini terlambat dari jadwal yang ditentukan dalam kontrak,” ujar Sibarani.
Akibat keterlambatan itu, pelaksana terpaksa dikenakan denda. “Itu sudah aturan main dan akan kita terima, tapi kami akan menyampaikan argumen, kenapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu, untuk dijadikan pertimbangan oleh pengguna anggaran dalam memutuskan soal denda,”ungkapnya.
Sekretaris DPRD Nuradi membenarkan, pelaksana akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 15 juta/hari. “Namun kami bersyukur, renovasi ruang rapat paripurna ini rampung, kendati penyelesain pekerjaannya meleset,” kata mantan kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.
Nuradi mengungkapkan, proyek renovasi ruang rapat paripurna ini menjadi target pertama, ketika dirinya dipercaya menjabat sekretaris DPRD. “Tugas pertama saya sudah selesai, setelah gedung beres, sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti meubelair akan segera datang, karena semua dokumen telah dimasukan ke Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) untuk dilelangkan,” jelasnya.
Sejumlah anggota DPRD mengaku lega, dengan rampungnya proyek renovasi ruang rapat paripurna. “Nantinya, kami tak perlu lagi numpang di ruang serba guna II yang berada di sekertariat daerah,” kata Abdul Jalil, politisi asal Partai Demokrat yang duduk di Komisi IV.
Proyek renovasi ruang rapat paripurna ini mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2014 lalu dengan pelaksana PT. Guna Karya Nusantara, namun pekerjaan baru 10 persen, kontraknya dibatalkan sepihak. Proyek kembali dilanjutkan pada tahun 2016 dan anggarannya pun membengkak dari Rp 14,5 miliar menjadi Rp 16,1 miliar, pekerjaan dilaksanakan PT. Proteknika Jasa Pratama. (zah)
