Pemerintah Tunda Cairkan Anggaran untuk 117 Desa

BogorOnline.com, CIBINONG- Akibat telat menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran dana desa tahap I, pencairan anggaran bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal tertunda.

“Kami sudah memberikan batas waktu kepada 117 desa agar menyerahkan LPJ sebelum 30 Oktober, tapi sayangnya mereka terlambat, akibatnya pencairan DD tahap II pun tertunda,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Deni Ardiana, Jumat (18/11).

Demi mengatakan, kepada 117 desa yang belum menyerahkan LPJ penggunaan DD tahap I masih diberikan waktu hingga besok (Jum’at ini –red). “Ini toleransi waktu yang kami berikan, bila nanti masih ada desa yang tak menyerahkan LPJ penggunaan DD tahap I, maka dana yang telah dialokasikan, kemungkinan akan dikembalikan ke negara,” tegasnya.

Keterangan mantan kepala bagian tata pemerintahan sekertariat daerah ini, sekaligus menjadi jawaban dari para kepala desa yang mempertanyakan terlambatnya pencairan dana desa tahap II. “Sedikit pun tak ada niat BPMDP untuk mempersulit desa memperoleh uang yang menjadi haknya. LPJ itu menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi desa penerima bantuan,” ungkapnya.

Deni mengungkapkan, sebelumnya BPMPD telah melaksanakan pelatihan kepada seluruh bendahara desa, teknis pembuatan LPJ. “Jika pemerintah desa dan bendaharanya serius mengikuti pelatihan,  tak mungkinlah ada yang terlambat menyampaikan LPJ. Makanya, kami minta tahun 2017 mendatang desa-desa penerima bantuan DD tertib administrasi, setiap uang keluar harus dicatat, sehingga tak menyulitkan saat penyusunan LPJ,” tutupnya. (Zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.