Pemerintah Kerahkan Kendaraan Angkut Penumpang Terlantar, GP Ansor Nilai Ini Akibat Ketidakmampuan Walikota

Bogor – bogorOnline.com
Ribuan penumpang angkutan kota (Angkot) terlantar akibat pengemudi berbagai trayek angkutan kota masih melakukan aksi mogok, dan ojek berbasis online tidak beroperasi, Selasa (21/3/17).
Hal tersebut tentu sangat disayangkan sejumlah pihak, karena berbagai aktifitas sehari-hari menjadi terganggu. Aksi mogok juga diwarnai dengan penyisiran antara sopir angkot dan pengemudi ojek online.
Sahrul Jaelani, warga Kelurahan Sindangbarang mengaku, kesulitan untuk mencapai tempat kerjanya tepat waktu, karena tak ada satupun angkot atau ojek online yang beroperasi.
“Saya lihat beberapa truk dari TNI, kepolisian hingga pemkot ada yang mengangkut warga lainnya. Hanya saja, untuk bisa naik itu sangat rebutan. Saya banyak mengalah lihat anak sekolah sama ibu-ibu yang mau beraktifitas,” aku seorang pekerja pabrik yang ada di kawasan Tajur ini, kemarin.
Hal senada, diungkapkan Rina M, seorang mahasiswa di univeritas swasta yang mengatakan, jika dirinya ada kuliah pukul 08:00 WIB dan sudah keluar rumah sejak pukul 07:15 WIB. Namun, sampai pukul 08:30 masih belum bisa berangkat karena tidak ada angkutan umum, atau angkutan yang disediakan oleh pemerintah.
“Beberapa truk TNI dan polisi lewat. Tapi, kondisinya sudah penuh semua. Saya terpaksa tidak kuliah untuk hari ini, sampai keadaannya berangsur normal,” keluh warga Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara tersebut.
Sejumlah titik terdapat kerumunan massa yang menunggu kendaraan dari pemerintah datang agar bisa pulang atau pergi ke tempat yang dituju.
Atas permasalahan tersebut, Ketua PC GP Ansor Kota Bogor Rahmat Imron Hidayat (Rommy) menyayangkan ketidakmampuan kepala daerah yakni Walikota Bogor Bima Arya, untuk mengantisipasi kejadian ini. Sejak bentrok yang terjadi Senin sore hingga malam, seharusnya pada keesokan harinya masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses angkutan umum seperti angkot atau pun berbasis online. Jadi, harus ada jaminan dari walikota agar tidak banyak warga yang dirugikan, meski ada beberapa kendaraan pemerintah yang diluncurkan untuk mengangkut sejumlah penumpang.
“Seharusnya gerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini, bahkan sejak meletupnya gesekan, maka walikota harus segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pihak yang bertikai. Kalau sudah begini, banyak warga yang dirugikan,” tegas Rommy.
Rommy menambahkan, hendaknya para sopir dan pemilik angkot melakukan pembenahan terhadap pelayanan dan fasilitas angkotnya. Bila mereka tidak mau memperbaiki fasilitas dan pelayanan maka lambat laun akan ditinggalkan konsumen. Menurutnya, angkutan umum baik online maupun konvensional sangat berkaitan dengan hajat hidup rakyat.
“Ini persoalan perut, dapur dan kelangsungan hidup keluarga mereka. Harus dicari solusi yang adil,” pintanya.
Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya memastikan, masyarakat Kota Bogor akan dibantu dengan penyediaan kendaraan milik pemerintah. Ia telah menginstruksikan agar kendaraan operasional, Sat Pol PP, bus pemkot, dibantu kepolisian dan TNI siaga mengangkut masyarakat yang terlantar akibat aksi mogok angkot.
“Kita menyiapkan sekitar 12 kendaraan operasional lintas instansi untuk bantu warga yang telantar. Kita drop dari titik stasiun dan terminal menuju wilayah perbatasan. Memasuki Kabupaten Bogor juga disiapkan kendaraan serupa milik pemkab,” pungkasnya. (Nai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *