Kadis PUPR Bantah Semua Tudingan, Pendistribusian PL Sudah Sesuai Aturan

Bogor – bogorOnline.com
Banyaknya tudingan tudingan miring yang dialamatkan dan ditunjukan kepada Dinas PUPR Kota Bogor, menyangkut mandeknya distribusi paket paket proyek pembangunan, dibantah keras oleh Kadis PUPR Chusnul Rozaqi. Kadis bahkan pasang badan melakukan perlawanan atas pernyataan yang dibeberkan oleh Satgas Kadin Kota Bogor.
Chusnul menegaskan, semua tudingan yang disampaikan ke Dinas PUPR menyangkut pendistribusian Penunjukan Langsung (PL) paket proyek, tidak benar. Dinas sudah melaksanakan proses pendistribusian PL sesuai aturan yang berlaku.
“Penunjukan perusahaan untuk palet proyek PL itu merupakan kewenangan Dinas. Jadi siapapun tidak bisa mengklaim paket proyek itu, baik pihak DPRD Kota Bogor, Kadin Kota Bogor maupun pihak pihak lainnya,” tegas Chusnul, Kamis (27/7/17).
Ia menjelaskan, semua paket paket proyek di Dinas PUPR akan diserahkan ke pengusaha pengusaha sesuai dengan wadah asosiasi masing masing. Perusahaan perusahaan yang mendapatkan paket itupun sudah sesuai dengan mekanisme, baik menyangku integritas dan sesuai dengan peraturan.
“Semua pengusaha pasti akan mendapatkan paket proyek itu, tetapi perusahaan yang sesuai dengan aturan dan sudah di verifikasi baik integritas dan keabsahan perusahaannya. Kita juga melakukan pengecekan terhadap paket proyek itu, ada kegiatan yang setelah di cek kelapangan tidak bisa dikerjakan, bahkan ada kegiatan yang masih dalam pengecekan dan belum bisa dipastikan pekerjaannya,” jelasnya.
Mantan Kadiskominfo ini menuturkan, Dinas PUPR prinsipnya melaksanakan kegiatan sudah sesuai aturan. Adanya klaim klaim dan tudingan sama sekali tidak faham dan mengerti. Terkait adanya kegiatan pembangunan jalan di wilayah Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, yang dipermasalahkan oleh Satgas Kadin Kota Bogor, Khusnul mengatakan akan segera melakukan pengecekan ke lapangan.
“Kita akan mengecek adanya kegiatan yang dipermasalahkan oleh pihak Satgas Kadin. Kalau memang pekerjaan sudah dikerjakan tahun lalu dan dikerjakan lagi tahun ini, maka itu kegiatan fiktif,” tuturnya.
Chusnul melanjutkan, yang dilakukan oleh Dinas PUPR adalah produk yang dilakukan hasil dari program musrenbang hingga penganggaran. Jadi tidak ada pihak manapun yang mengintervensi atau turut campur dalam pengelolaan proyek tersebut.
“Saya tegaskan disini, tidak ada keterlibatan siapapun, baik pihak DPRD Kota Bogor, pihak Kadin, apalagi timses timses Walikota. Semuanya kewenangan Dinas PUPR dalam mendistribusikan dan memilih perusahaan untuk mengerjakan paket proyek itu. Kita akan selesaikan dan yakin tidak akan ada SILPA di tahun 2017 ini menyangkut proyek PL,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Alan Tandiar enggan bicara terkait permasalahan itu.
“Yang memiliki kewenangan untuk memberikan statmen adalah Kepala Dinas. Dan kebetulan sedang cuti nikah,” ungkap Alan.
Alan menegaskan, masalah proyek proyek itu hanya Kepala Dinas yang berwenang, karena beliau langsung ke kabid.
“Langsung saja ke Pak Chusnul nanti ya untuk menanyakan soal itu,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ada juga yang meminta melakukan audiensi terkait permasalahan yang sama.
“Nanti akan digelar audiensi dengan HMI, permasalahannya sama terkait masalah proyekdi DPUPR. Kalau mau, wartawan nanti meliput saja acara audiensi dengan mahasiswa itu,” ajaknya.
Sebelumnya, mandeknya proyek-proyek kegiatan pembangunan di sejumlah dinas instansi di Kota Bogor, disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena adanya pihak yang mengendalikan proyek tersebut.
Pengamat kontruksi dan pembangunan, Torik Nasution mengungkapkan, berdasarkan hasil pengamatan dan investigasi  di lapangan, ada tiga kubu atau pihak yang berkepentingan terkait proyek proyek pembangunan di Kota Bogor.
Contohnya pada proyek di Dinas PUPR, sampai saat ini ratusan proyek masih mandek dan belum didistribusikan. Tiga kubu yang berkepentingan itu diantaranya, kepentingan dinas atau SKPD, kepentingan legislatif dan kepentingan Walikota Bogor yang bekerjasama dengan pengusaha.
“Ada tiga kubu yang berkepentingan dalam proyek itu, seperti proyek pokir di Dinas PUPR, peranan masing masing kubu sangat penting, dan yang paling berperan adalah kubu Walikota melalui tim suksesnya yang ikut andil dalam mengatur ngatur proyek di dinas. Saya punya data lengkap dan kita juga siap buka-bukaan,” tegas Torik, kemarin.
Ia mengatakan, diduga timses Walikota memiliki peranan penting, bahkan ada nilai proyek sebesar Rp20 milyar di Dinas PUPR untuk paket pokir yang diatur-atur oleh mereka beserta pengusaha yang dibawanya. Nilai itu dari total Rp96 milyar untuk proyek Pokir tahun 2017 di Dinas PUPR dengan jumlah paket sekitar 700 paket proyek.
“Sangat jelas dengan banyaknya kepentingan itu, menghambat pendistribusian proyek kepada perusahaan yang sebenarnya seharusnya mendapatkan proyek tersebut,” jelasnya.
Sementara, dalam pertemuan Satgas Kadin Kota Bogor yang dihadiri oleh Ketua Satgas Kadin Agus Lukman didampingi Tumpal Panjaitan, Eko Laksono, Dadat Suryawijaya,  Rizal, Agus Junaedi, dan Jaelul membeberkan, bahwa terhambatnya pendistribusian paket paket proyek dibawah Rp200 juta, selain dikarenakan adanya campur tangan timses Walikota dan DPRD Kota Bogor.
“Diduga, ada oknum anggota DPRD yang melakukan jual beli proyek dengan pengusaha, sehingga dinas terkait menjadi kebingungan pada saat pendistribusian proyek,” pungkasnya. (Nai)

Comments