Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Nurhayati Sampaikan Dua Raperda

CIBINONG-

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (6/7). Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangkapenyampaian Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018. Bupati Bogor, Nurhayanti terlebih dahulu menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bogor atas kembali diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dimana hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak, termasuk dukungan dari DPRD Kabupaten Bogor dalam memberikan masukan dan kritikannya untuk perbaikan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Nurhayanti menyampaikan  bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang LPJP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Sebagai gambaran pada tahun 2016 realisasi pendapatan sebesar 5,97 trilyun rupiah dari anggaran sebesar 5,81 trilyun atau 102,6%, sedangkan realisasi belanja sebesar 6,47 trilyun rupiah dari anggaran sebesar 7,002 trilyun rupiah atau 92,33% sedangkan silpa sebesar 692,82 milyar, 98,76% berasal dari sisa penyerapan anggaran sebagai hasil efisiensi dan efektivitas anggaran dan sisanya sebesar 1,24% sebagai akibat tidak terserapnya tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa”, jelasnya. Nurhayanti juga menyampaikan bahwa tahun 2018 merupakan tahun akhir periode Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.  Oleh karena itu, dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 telah disiapkan serangkaian program dan kegiatan yang akan menuntaskan seluruh target pencapaian penciri termaju Kabupaten Bogor yang menjadi rangkaian dari pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Berikut merupakan target APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rancangan KUA dan PPAS yang akan dibahas nanti. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 5.020.838.306.786 (lima trilyun dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), dengan target pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.249.579.238.786 (dua trilyun dua ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 6.715.463.845.115 (enam trilyun tujuh ratus lima belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus lima belas rupiah). “Dimana dari total belanja ini, dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3.277.742.314.300 (tiga trilyun dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah), dan untuk alokasi belanja langsung sebesar Rp 3.437.721.530.815 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah),” tambahnya.(Diskominfo/rul)

Comments