CBA Jajang Nurjaman: Dana Porda XIII Mudah Diselewengkan, BPK Dan KPK Harus Usut Tuntas Mafianya

CIBINONG-

Persoalan adanya dugaan mafia dana Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat (Jabar) 2018 yang berjumlah miliaran di Kabupaten Bogor masih terus bergulir.

Hal tersebut membuat Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, dana Porda yang berasal dari hibah tersebut sangatlah rentan untuk diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan bisa dilihat. Dari kasus lama yang terjadi pada Daerah Sumsel (Sumatera Selatan). Karena masih ia menjelaskan, dana hibah dalam tanda kutip adalah anggaran yang mudah
diakali. Sehingga wajar saja muncul dugaan penyimpangan adanya mafia Porda yang mulia dari awal perhelatan. Sampai saat ini pihak terkait tidak juga bisa transparan kepada publik mengenai penggunaannya dan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari PB Porda.

“Itulah salah satu indikator adanya penyimpangan dana dari ajang olahraga Se Jabar tersebut di Bumi Tegar Beriman,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com belum lama ini.

Jajang menambahkan, dalam hal dirinya juga meminta penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Ke Polisian, Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segara melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas masalah di atas. Untuk BPK lanjutnya menerangkan, harus segera melakukan pemeriksaan terhadap aliran penggunaan anggaran tersebut dan ketika ditemukan bukti kuat segera berikan data audit tersebut kepada penegak hukum.

“Sehingga bisa segera ditangkap,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota VI BPK-RI Harry Azhar Azis mengatakan, walaupun belum adanya laporan pengaduan yang masuk dari Lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun lembaga lainya. Pihaknya segera mendorong tim guna melakukan pemeriksaan terhadap dana yang jumlahnya fantastis dan seharusnya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh BPK perwakilan Bandung, karena wilayahnya ada di Bogor.

“Karena saya hari ini sudah mendengar saya akan rapat dan sampaikan ke Ketua,” ujarnya saat dihubungi Wartawan Kamis (28/2/19).

Harry menambahkan, selain itu pihaknya juga berharap jika ada bukti yang kuat terkait penggunanan anggaran yang diduga kuat terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka baik masyarakat, LSM dan yang lainnya turut serta memberikan laporan ke pihaknya. Sehingga BPK bisa melakukan pemeriksaan yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

“Untuk mengusut tuntas masalah di atas,” tambahnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melalui Kasi Penerangan dan Hukum Abdul Muis Ali mengatakan, mengenai masalah di atas berkas dan laporan dari masyarakat sudah diterima oleh pihaknya.

“Sudah diterima oleh pimpinan kami,” ujarnya saat dihubungi Wartawan melalui WhatsApp Messenger (WA) pribadinya Senin (18/2/19).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan bogorOnline.com dari pihak-pihak terkait Porda sementara dana yang digunakan 10 Miliar untuk pembukaan, pengamanan diserahkan Ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor 1,5 miliar, dana publikasi dan promosi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Bogor 3 miliar dan sarana dan prasarana sewa alat Porda dan venue 25 miliar. Sedangkan sisanya sampai saat ini belum diketahui secara jelas dan pasti kemana saja dipergunakannya dari dana yang diperkirakan mencapai Rp 155 miliar lebih.(rul)