Tanggapan Saeful Bakhri Soal Pos Anggaran Sekolah Ibu

Kota Bogor – bogorOnline.com

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Bogor telah melaksanakan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2020 di gedung DPRD Kota Bogor, Senin 25 November 2019.

Rapat kerja dipimpin Ketua Banggar Atang Trisnanto dan TAPD diketuai Ade Sarip Hidayat menyepakati APBD 2020 dengan besaran Rp2,39 triliun. Selain dari itu, beberapa hal juga disepakati, salah satunya soal anggaran Sekolah Ibu yang dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA).

Keputusan ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV yang juga anggota Banggar, Saeful Bakhri. Menurutnya, dengan kembalinya pos anggaran Sekolah Ibu berarti Pemkot Bogor tidak melanggar regulasi secara umum baik tentang penganggaran maupun pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah termasuk di dalamnya Kecamatan dan Kelurahan.

“Kita harus melihat secara keseluruhan bukan dibuat parsial sehingga dasar regulasi yang digunakan jelas. Ada PP 19/2008 tentang Kecamatan yang dipertegas dengan Perwali 36/2018 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota yang harus ditaati. Dimana tugas kecamatan dan kelurahan mengkordinasikan pemberdayaan bukan malah menyelenggarakan pemberdayaan, karena dinas teknis yang membidangi secara khusus,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata politisi PPP ini, yang dimaksud dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan itu adalah kegiatan Sekolah Ibu harusnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tupoksi pemberdayaan.

“Jadi lebih tepat, kalau kita memberi masukan agar anggaran itu dikembalikan ke OPD terkait agar tidak rancu kewenangan,” imbuhnya.

Selain itu, kata mantan wartawan ini, progres setiap lulusan atau alumni nanti akan lebih terpantau karena dari awal DPMPPA yang melaksanakan.

“Kedepan, OPD punya parameter keberhasilan sekolah ibu sejak diluncurkan sampai saat ini dalam menekan angka perceraian dan berapa total alumni. Pada prinsipnya, DPRD mendukung program walikota namun jangan sampai menabrak aturan,” tukasnya. (HRS)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *