by

Pemdes Sukakarya Diduga tidak Transparan dalam Pengelolaan Dana Desa

BOGORONLINE.com, Megamendung – Pembangun jalan lingkungan di Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung masih menuai persoalan. Pasalnya, pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan menggunakan anggaran Dana Desa tahap ketiga, bersumber dari APBN.

Ironisnya pembangunan tersebut tidak di lengkapi dengan papan proyek. Menurut Amanat Undang Undang 06 Tahun 2014 Tentang Desa, mengamanahkan Pemerintahan Desa berasaskan keterbukaan/transparan. Masyarakat berhak untuk mengetahui berapa biaya pembangunan jalan lingkungan. Masyarakat berhak untuk mengawasi pembangunan yang berada di Desa masing masing, agar pelaksanaan yang di programkan tepat pada sasaran serta tercapai kesejahteraan masyarakat.

Diperkuat dengan Permendagri 20 Tahun 20I8 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa berasaskan Transparansi, akuntabel, partisipatif serta di siplin anggaran.

Menurut data yang di dapatkan DD Desa Sukakarya tahun 20I9 sebesar I.I04.609.995 terdiri tiga tahap:
Tahap pertama 202.92I.99I
Tahap kedua 44I.843.982
Tahap ketiga 44I.843.982

Saat ditemui oleh awak media, Alek selaku Ketua TPK Desa Sukakarya dan sekaligus staf Desa, membenarkan bahwa pembangunan jalan lingkungan dengan hotmix memakai anggaran Dana Desa tahap tiga.

“Untuk besarnya anggaran Alek enggan menyebutkan karena takut salah menyebutkan dan mempersilahkan menanyakan langsung dengan Kepala Desa,” ucap Alek, Kamis (06/02/2020).

Saat dikonfirmasi tentang papan proyek pembangunan jalan lingkungan dengan hotmix, Alek mengatakan sedang dibuat, tapi pekerjaan sudah selesai 21 Januari 2020 lalu.

Kepala Desa Sukakarya Siti Asliah saat dikonfirmasi berkaitan dengan pembangunan jalan lingkungan yang menggunakan hotmix. Siti mengatakan bahwa untuk Dana Desa tahap ketiga hanya di peruntukan dua kegiatan.

“Kegiatan pertama jalan lingkungan hotmix dengan anggaran diperkirakan 370.000.000 dan untuk pembentukan BumDes 70.000.000. untuk papan proyek kegiatan, lupa dibuat tetapi pekerjaan sudah selesai,” ungkapnya.

Sekjen Komite Advokasi Pekerja Indonesia Mandiri dan Sejahtera (KAPI MATRA), Ismet Abidin saat di konfirmasi oleh awak media dikediamannya menyampaikan, pembangunan yang menggunakan anggaran Pemerintah harus dibuka secara umum.

“Hak masyarakat untuk mengetahui seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Kewajiban Pemerintahan Desa harus menginformasikan sejelas jelasnya,” kata Ismet.

Ismet melanjutkan, Undang-undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik pasal 1 ayat 2 mengamanahkan Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang ini serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ayat 3 menjelaskan Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

“Jadi tidak ada alasan buat Pemerintahan Desa untuk tidak transparan yang berkaitan dengan anggaran pembangunan jalan lingkungan Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Ismet menambahkan kalau anggaran pembangunan tersebut tidak transparan tentu menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan anggaran tersebut.
Dan meminta kepada pihak yang berwenang Inspektorat, Kepolisian mau Kejaksaan untuk menyikapi permasalahan ini,” tandas Sekjen KAPI MATRA. (Sep)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed