by

Saling Lempar DPMPTSP Dan Distanhorbun, Masalah Longsor HGU Sukajaya

BOGORONLINE.com-BOGOR CIBINONG

Sekretaris Dinas (Sekdis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Agus Ridho mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan penjelasan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor. Terkait masalah perizinan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kecamatan Sukajaya yang menjadi salah satu titik bencana longsor beberapa bulan yang lalu.

“Kalau HGU mah adanya
yang mengeluarkan izin ada pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Bogor,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com belum lama ini.

Masih Agus menambahkan, sedangkan pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi (Rekom) yang diminta oleh pihak BPN untuk mengeluarkan perizinannya. Apalagi masih ia menambahkan, saat ini dirinya belum lama menjabat di DPMPTSP dan belum pernah mengeluarkan surat Rekom untuk HGU yang juga jarang sekali pengurusannya.

“Coba saya cek dulu ya ke Kepala Bidang (Kabid),” tambahnya.

Sebelumnya, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor terkesan tidak mau disalahkan terkait masalah pengawasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kecamatan Sukajaya. Diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor yang sampai merenggut korban jiwa beberapa bulan yang lalu.

Hal tersebut seperti penjelasan dari Kepala Distanhorbun Pemkab Bogor
Siti Nurianty mengatakan, terkait masalah HGU itu yang mengeluarkan izin ada pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Bogor. Sedangkan dinasnya hanya mengeluarkan rekomendasi (Rekom) pengelolaan bersama tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kalaupun ada yang mengajukan itu dari kita tim ke Propinsi lalu Pusat. Akan tetapi HGUnya sendiri dikeluarkan oleh BPN,” dalihnya saat dihubungi bogorOnline.com Senin (10/2/20).

Wakil Bupati (Wabup) Bogor Iwan Setiawan mengatakan, persoalan
lemahnya pengawasan terhadap Tanah Hak Guna Usaha (HGU) oleh instansi terkait ranahnya ada pada
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Bogor. Apalagi lanjut ia menjelaskan, perpanjangan tanah HGU yang kemarin, menjadi salah satu titik lokasi longsor yang harus jelas peruntukannya.

“Walupun hal di atas domain ada pada BPN. Tetapi kami akan laporkan HGU yang sejauh ini, tidak dikaryakan sebagai mana mestinya,” ujar Iwan saat dihubungi bogorOnline.com Kamis (6/2/20).(rul)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed