BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor telah memasuki hari kedua. Kedua pemerintah daerah ini pun terus melakukan evaluasi dari program yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus Corona di tanah Pajajaran.
Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kedua daerah tersebut pun menggelar rapat bersama dan menghasilkan beberapa rekomendasi di Kantor DPRD Kota Bogor, Kamis (16/4/2020).
Diantaranya adalah, kedua unsur pimpinan DPRD meminta untuk kedua kepala daerah mengevaluasi soal kebijakan pemberhentian KRL.
“Kami berharap lebih baik jam operasionalnya dikembalikan normal supaya tidak terjadi penumpukan. Saat ini kan terjadi penumpukan karena kurangnya jam operasional,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto kepada awak media.
Selain itu, Rudy juga mengungkapkan kalau dalam kunjungannya ke DPRD Kota Bogor, selain menggelar diskusi bersama, unsur pimpinan DPRD Kabupaten juga ingin membicarakan soal penjagaan di perbatasan wilayah.
Sebab untuk angkutan umum, seperti yang diketahui, angkot Kabupaten Bogor masih beroperasi dan memasuki wilayah Kota Bogor. Sehingga untuk masalah boleh masuk atau tidaknya angkutan harus dipantau secara langsung.
“Dalam PSBB ini kan tidak ada larangan moda transportasi diberhentikan, yang adalah pembatasan jumlah penumpangnya. Tapi kami pun kasihan yang melihat supir angkot berkurang pendapatannya karena jumlah penumpang yang ikut berkurang,” jelasnya.
Terakhir, Rudy menyinggung soal kebersamaan antara pemerintah daerah untuk bersama-sama membeli alat rapid test dengan tujuan agar pemetaan penyebaran Corona menjadi lebih jelas dan terang benderang.
Sebab dari komunikasi yang ia ketahui antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat, belum ada kejelasan soal ketersediaan alat rapid test.
“Jadi seharusnya pemerintah daerah patungan dan menyerahkan uangnya ke pemerintah pusat untuk dibelanjakan. Kalau pemerintah pusat yang beli kan bisa lebih cepat barangnya didapatkan,” tegasnya.
Dilokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengungkapkan rekomendasi dari kedua unsur pimpinan DPRD ini akan disampaikan dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang akan digelar besok.
“Besok ada video conference dengan Mendagri, nah sebelum menggelar rapat, kami ingin satu persepsi,” terangnya.
Atang juga mengungkapkan bahwa dari pertemuan tersebut, ia mendapatkan banyak pencerahan terkait penanganan penyebaran COVID-19. Dimana pergeseran anggaran di Kabupaten Bogor sangat fleksibel, sampai-sampai anggaran untuk pembangunan fisik dan perhelatan piala dunia U-20 digeser guna menyelamatkan masyarakat.
Ia juga berharap, Pemerintah Pusat mau memberikan kejelasan soal output yang akan diterima oleh masing-masing daerah pasca diberlakukannya PSBB.
“Jangan sampai, saat kami sudah selesai PSBB, wilayah lain tidak melakukan sampai-sampai migrasi besar-besaran terjadi. Nah kami tidak mau ada cluster baru lagi pasca pandemi ini,” pungkasnya.(*)
