Cibinong, BogorOnline.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor Tahun Anggaran (TA) 2022, Amin Sugandi menyindir Iwan Setiawan soal banyaknya jalan rusak di Kabupaten Bogor.
Sindiran itu ia lontarkan dalam pembacaan rekomendasi-rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor terhadap LKPj Bupati Bogor yang disampaikan dalam rapat paripurna, Kamis 25 Mei 2023.
Pasalnya, dari 23 rekomendasi yang dituliskan, ada 7 rekomendasi yang dibacakan dalam rapat paripurna itu untuk pemerintah Kabupaten Bogor.
Di poin ke 7, Amin Sugandi meminta pemerintah Kabupaten Bogor lebih serius dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan.
“Perbaikan jalan harus menjadi perhatian yang serius sebagaimana yang targetkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas PUPR,” kata Amin.
“Jangan sampai pak Jokowi turun,” cetus ketua Fraksi Golkar itu.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah daerah di Kabupaten Bogor masih banyak yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bogor.
“Ya banyak (jalan rusak) termasuk di Bogor Barat, lebih jelasnya ke dewan masing-masing dapil yang disampaikan ke saya,” papar dia.
Ia mengaku, banyak jalan rusak karena pemeliharaannya tidak benar dan jalan yang belum disentuh sama sekali oleh anggaran pemerintah sejak dijabat Iwan Setiawan.
“Terkait dengan infrastruktur jalan jalan yang memang butuh perhatian terutama betonasi ataupun pemeliharaan. Saya kira PUPR punya tanggung jawab besar, sekarang sudah mulai menjadi sorotan, kepala negara (Jokowi) juga sudah turun ke daerah-daerah (untuk memantau jalan rusak,” papar dia.
Ia menyayangkan jika Jokowi sampai turun ke Kabupaten Bogor karena banyaknya pembangunan jalan yang masih ancur.
“Kalo di Bogor (disayangkan) sampe terjadi seperti itu (seperti di Lampung), kita kan penyanggah ibu kota. Bagaimana orang yang mau wisata datang ke Bogor kalo infrastruktur kurang baik terutama Investor,” papar dia.
Ia meminta Iwan Setiawan agar tidak banyak alasan untuk bisa memperbaiki atau membangunkan jalan untuk warganya. Sebab, kata dia, banyak cara untuk pembangunan jalan tersebut.
“Sekarang begini, kalo memang Pemda tak mampu biayai perawatan dan betonasi termasuk didalamnya pemeliharaan kan di berikan ruang ke kepala negara, bisa disampaikan ke pusat kalau tak mampu membiayai,” papar dia.
Ia menyebut, rekomendasi pembangunan dan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Bogor dimasukkan menjadi rekomendasi yang prioritas yang disampaikan melalui forum resmi paripurna.
“Karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Pemda harus merespon yang sudah masuk media massa dan media sosial,” tutup dia.
