Sidang Perdana Gugatan Jalan Rusak Ditunda

Cibinong – bogoronline.com – Sidang perdana gugatan perdata terkait jalan rusak yang diajukan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor, Zentoni, di Pengadilan Negeri Cibinong,  Selasa (28/06) terpaksa ditunda.

Penundaan ini, lantaran tim hukum yang mewakili Bupati Nurhayanti, tidak memiliki surat kuasa dan kapasitan untuk beracara di Pengadilan sebagai tim hukum tergugat.

“Jujur saja, kami sangat kecewa, karena pada sidang perdana ini, tim hukum dari Pemerintah Kabupaten Bogor, yang mewakili Tergugat I, tidak memiliki kapasitas untuk beracara, karena mereka tak memiliki surat kuasa, padahal itu hal mutlak, saat berperkara di Pengadilan,” sesal Zentoni, Selasa (28/06).

Vita Puspita Sari, yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Tergugat I beralasan, tidak adanya surat kuasa, disebabkan Bupati Nurhayanti sibuk, sehingga surat kuasa belum sempat ditandatangani.“Insya Allah, pada sidang berikutnya surat kuasa yang diminta majelis hakim sudah ada,” katanya.

Alasan itu menurut Zentoni tak masuk diakal, sebab panggilan sudah disampaikan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tiga pekan lalu. “Berkaca pada kasus ini, ada kesan Pemerintah Kabupaten Bogor melecehkan wibawa lembaga peradilan,” tegas Zentoni.

Ketua Majelus Hakim Eko akhirnya mengundurkan jadwal sidang hingga Selasa, (19/06), karena pekan mendatang sudah memasuki masa libur Idul Fitri. “Saya minta pada sidang lanjutan nanti, surat kuasa harus sudah dimiliki agar sidang bisa dilanjutkan (dengan pembacaan gugatan),” tegasnya.

Gugatan perdata yang dilayangkan Direktur Eksekutif LBH Bogor ini, buntut dari rusaknya sejumlah ruas jalan yang terkesan dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, salah satunya terjadi di ruas Jalan Raya Bojonggede – Citayam.

Bupati Nurhayati menyatakan pihaknya akan segera memperbaiki jalan rusak yang terjadi di wilayah Kecamatan Bojonggede. Tindakan ini perlu dilakukan mengantisipasi padatnya kendaraan yang lewat menjelang mudik lebaran mendatang.

Karena keterbatasan anggaran, tak semua jalan rusak diperbaiki permanen . “Kami akan melihat skala prioritas dan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Namun, tentu jalan-jalan yang rusak itu sudah kami pikirkan harus segera diperbaiki.Tapi tidak bisa sekaligus kan harus bertahap,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Jurnal Bogor, untuk memperbaiki jalan rusak, DPRD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 98, 3 miliar. Dana tersebut dipakai untuk merawat sebanyak di 414 ruas. Sementara total jalan milik Kabupaten Bogor  yang mengalami kerusakan mencapai 435, 7 kilo meter dari 1,748 kilo meter. (zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.