Cibinong – bogoronline.com – Sikap Fraksi Partai Demokrat, yang akan menggulirkan hak interpelasi, terkait persoalan SILPA tahun anggaran 2015, pengendapan anggaran APBD tahun 2016 dan terkatung-katungnya pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup) mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Untuk soal SILPA dan Wabup, PKB setuju dengan usulan penggunaan hak interpelasi yang disuarakan Fraksi Partai Demokrat, PKB juga mengajak fraksi lainnya mendorong hak interpelasi itu diajukan ke Bupati Nurhayanti,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Bogor, Edwin Sumarga, Rabu (27/07).
PKB kata Edwin, memandang keberadaan Wabup itu diperlukan. PKB tak mempersoalkan, siapa nanti yang akan terpilih untuk mendampingi Bupati Nurhayanti, karena yang penting bagi PKB, kursi Wabup terisi.
“Kami minta Bupati Nurhayanti jangan lagi melempar bola ke DPRD. Semua fraksi pasti akan setuju, kalau Bupati Nurhayanti sendiri dengan tegas meminta segera diadakan proses pemilihan,” tegasnya.
Proses pemilihan kata Edwin dipastikan akan berlangsung cepat, sebab semua perangkat dari mulai aturan hukum yang menjadi dasar pemilihan orang nomor dua di Bumi Tegar Beriman itu telah disiapkan. “Nah, dalam posisi ini, kami ingin ada ketegasan sikap dari Bupati Nurhayanti,” ujarnya.
Menurut Edwin, jika ada orang nomor dua, tugas Bupati Nurhayanti memimpin Kabupaten Bogor hingga Desember tahun 2018 mendatang. “Ya kita harapkan juga dengan adanya Wabup, nantinya SILPA tak lagi menembus angka Rp 1 triliun,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Mochamad Hanafi, sikap tegas Demokrat yang meminta Wabup diisii, bukanlah untuk kepentingan Demokrat semata, tapi ini demi kebaikan Kabupaten Bogor. “Kalau misalnya ada partai lain yang ingin mengajukan calonnya mangga, karena bagi Demokrat sekarang ini, yang penting proses pemilihan dilaksanakan lah, tidak seperti ini terkatung-katung,”tegasnya.
Eko Syaiful Rohman, Anggota Fraksi PKS menilai, sepertinya jabatan wakil bupati akan dikosongkan hingga berakhirnya masa bhakti Bupati Nurhayanti pada Desember 2018 mendatang. “Kalau Bu Yanti butuh pendamping, pastinya sudah meminta kepada DPRD. Namun Bu Yanti sampai saat ini belum bersikap tegas,” tandasnya. (Zah)
