Cibinongh – bogoronline.com – Cibinong, yang kini menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor, belum layak menyandang predikat ibukota. Pasalnya di wilayah yang penduduknya sudah heterogen itu, infrastruktur , diantaranya panjang jalan yang menjadi syarat sebagai ibukota belum terpenuhi.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Joko Pitoyo pun tak menutup mata, jika ada pihak yang menyebut Cibinong tak layak disebut kota. “Ini fakta dan kami tak ingin menutup mata, tapi sesusah apapun akan berupaya kembali menata Kota Cibinong,” katanya, kepada wartawan Rabu (27/07).
Joko mengungkapkan, panjang jalan di Cibinong saat ini hanya 0,8 persen dari total luas wilayah yang mencapai 56,2 kilometer. Padahal idealnya panjang jalan yang tersedia harus mencapai dua persen.
“Saat ini menurut hitungan saya, hanya 0,8 persen. Idealnya itu kan dua persen dari luas wilayah. Memang harus membuka jalan baru. Tapi, Pemkab Bogor tidak memiliki dana. Yang dialokasikan dalam APBD untuk pembebasan lahan kan minim,” ujarnya.
Joko sendiri mengaku telah membuat sejumlah perencanaan yang bakal dimasukkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Cibinong. Yakni, pembangunan Jalan Timur Barat GOR Pakansari, Jalan Timur Barat Ciriung-Pabuaran-Citayam, sekaligus mendukung Manajemen Lalu Lintas/Transit Oriented Development (TOD).
“Kemudian jalan-jalan baru yang menghubungkan antar sub pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Selain pembangunan jalan baru, juga mesti ada peningkatan jalan. Seperti pelebaran Jalan Pondok Rajeg, Jalan Cilebut-Citayam dan Jalan Lingkar LIPI,” tegasnya.
Ditanyakan, apakah dengan terbangunnya jalan-jalan itu, kebutuhan dua persen jalan bisa terpenuhi? “Belum juga. Tapi, dengan terbangunnya jalan-jalan itu, diharapkan dapat mendorong perkembangan Kota Cibinong,” tukas Joko.
Mengenai dampak yang akan ditumbulkan dengan kurangnya infrastruktur jalan di pusat pemerintahan ini, kata Joko, prinsipnya jika penduduk bertambah dan ekonomi tumbuh, maka infrastruktur juga mesti bertambah. “Ya, itu prinsip dasarnya y,” katanya.
Namun kata Joko, semua rencana itu bisa terealisasi, jika Pemkab Bogor telah memiliki anggaran. “Kan perencanaannya sudah semua. Tinggal implementasinya saja. Berarti kan harus didukung dengan anggaran nantinya,” tegasnya.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Ajat Jatnika mengungkapkan, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 2,41 persen pertahun.
“Memang dengan pembangunan infrastruktur, tidak sebanding. Untuk pemenuhan ketersediaan hunian saja, backlog kita masih tinggi. Data kita pada 2010 jumlah penduduk kita masih di angka 4,7 juta jiwa. Tapi sekarang, kurang lebih 5,4 juta jiwa di tahun 2016,” tukasnya.
Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, sebelumnya mengatakan, untuk menyandang predikat kota, Cibinong jangan hanya dibangun pemukiman saja, tapi pusat-pusat ekonomi. “Ini penting, agar warga yang tinggal di Cibinong, tak hanya untuk tidur saja dan mencari serta membelanjakan uang di luar Cibinong,” tandasnya. (Zah)
