Bambang : Rencana Pembangunan Jalur Tambang Memasuki Tahapan Uji Kelayakan

PARUNGPANJANG – bogorOnline.com

Rencana proyek pembangunan jalur tambang, saat ini baru memasuki tahapan uji kelayakan atau Feasibility Study (FS) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Jika tidak ada kendala dan hasil kajian FS dianggap memenuhi semua ketentuan, maka proses selanjutnya akan dibuat Detail Engineering Design (DED).

Terkait hal itu disampaikan Bambang Hermawan selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Wilayah I Bogor pada Dinas Perhubungan Jawa Barat saat dihubungi wartawan media ini terkait perkembangan rencana tersebut.

Dia menjelaskan, adanya FS ini sesuai rekomendasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub RI.

“Setelah ada uji coba pengaturan lalu lintas angkutan barang oleh BPTJ, lalu ada rekomendasi hasil kajian diantaranya rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang,” ujarnya.

Bambang menerangkan, selain itu, BPTJ juga merekomendasikan beberapa hal lainnya, seperti pemberlakuan jam operasional dan penyediaan lahan untuk digunakan sebagai kantung parkir truk tambang.

“Jadi Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bogor tentu sedang berupaya melakukan persiapan teknis untuk melaksanakan rekomendasi tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan Bambang, proses uji kelayakan atau FS idealnya bisa selesai dalam waktu 6 bulan dan bisa dilanjutkan dengan pembuatan DED. Sehingga di tahun 2020 ada peluang rencana pembangunan jalur khusus tambang bisa dilaksanakan.

Dia juga mengungkapkan, rekomendasi BPTJ terkait pengadaan kantung parkir juga sedang dijajaki Pemprov Jabar bersama Pemkab Bogor.

“Ada beberapa titik lahan yang sudah diajukan dan dilakukan survey. Karena harus jelas dulu luasan yang dibutuhkan berapa, statusnya bagaimana dan sebagainya,” papar Bambang.

Sementara soal rekomendasi BPTJ tentang pengaturan jam operasional, Bambang Hermawan mengatakan bahwa Pemkab Bogor dan Pemkab Tanggerang tentu mempunyai kajian dan kebijakan tersendiri.

Dia mencontohkan, Pemkab Tanggerang telah membuat Perbup untuk pengaturan jam operasional, namun Pemkab Bogor belum mengeluarkan regulasi terkait hal tersebut.

“Yang jelas semua poin rekomendasi BPTJ adalah bagian tidak terpisahkan dalam mengatasi permasalahan dan pengaturan transportasi angkutan tambang,” Pungkasnya. (Mul)