BOGORONLUNE.com, BOTIM – Pembangunan Jembatan sepanjang 60 meter dengan biaya Rp 8,1 miliar lebih diatas Sungai Cimapag, Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, mulai dikerjakan. Jembatan bantuan Bupati Bogor Ade Yasin yang dijanjikan saat kampanye pilkada lalu, baru saja dimulai pekerjaannya, namun telah menuai masalah.
Salah satu warga Buanajaya, memprotes pembangunan itu lantaran lahan miliknya terkena pembangunan jembatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dinilai telah melalukan tindakan semena-mena terhadap warganya.
“Ya, ada lahan saya yang terkena pembamgunan jembatan. Sampai saat ini, belum ada pihak hang menghubungi saya,” kata salah satu warga Buanajaya, Oding melalui sambungan telephone, Kamis (17/9).
Kata dia, bukan permasalahan nilai bayarannya, tapi paling tidak ada pemberitahuan kalau lahan itu mau digunakan. “Ini yang membuat saya melakukan protes terhadap pembangunan jembatan,” lanjutnya.
Selain itu, permasalahan lain yang timbul atas pembangunan Jembatan Cimapag, terkait penggunaan material batu dan pasir. Sebuah sumber di Buanajaya menyebutkan bahwa material yang digunakan, berasal dari Sungai Cimapag.
Hal tersebut membuat Ketua LSM Lembaga Monitoring Hukum dan Anggaran Republik Indonesia (LMHA – RI) Angga Dita Erlangga angkat bicara. Ia mengingatkan Pemkab Bogor, agar tidak mengabaikan hak-hak rakyat. Karena, setiap proyek pembangunan mesti berpihak kepada rakyat.
Sederet nama-nama pemilik lahan yang terkena pembangunan jembatan, diantaranya H. Tatang, Deni Firdaus Zam Zam, Emang, Atin dan Amir. “Rakyat jangan disakiti, berikan hak mereka,” kata Angga.
Dirinya juga mengingatkan agar penggunaan material oleh penyedia jasa, PT. Mulyagiri tidak mengambil dari sungai sekitar pembangunan. Atau membeli dari penyedia material yang diketahui berasal dari lokasi pembangunan. “Material harus jelas asal-usulnya. Jangan seenaknya mengambil material dari lokasi proyek,” imbuhnya.
Dihimbau pula kepada pihak UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Jonggol untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Termasuk Dinas PUPR Kabupaten Bogor agar aktif ke bawah, tidak hanya menerima laporan.
“Jangan hanya di kantor saja, tapi turunlah ke lapngan melihat langsung progres pembangunan. Termasuk memberi masukan kepada penyedia jasa agar tidak membeli material yang diambil dari lokasi pembangunan,” pintanya.
Selain itu, Angga juga berharap Anggota Dewan Dapil II yang menjadi mitra Dinas PUPR, ikut memantau jalannya pembangunan jembatan Cimapag. “Ini untuk kepentingan rakyat, sebaiknya ikut memantau perkembangannya. Disana sudah muncul permasalahan,” tegas Angga
Anggota DPRD Komisi III Dapil II Achmad Fathoni belum merespon serius kejadian jembatan Cimapag. “Saya belum tahu detailnya, nanti saya cek lagi,” tandas Fathoni melalui pesan WhatsApp. (soeft)
