by

Sidang Lanjutan Oknum Kades Pemalsu Surat di PN Cikarang

BOGORONLINE.com, CIKARANG – Perbuatan melawan hukum oleh oknum kepala desa (Kades) dan aparat desa di Wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Empat terdakwa, Abdul Wahid, Irfan Firmansyah, Sukri dan Ahmad Rifai diperiksa dalam kasus pemalsuan dengan merekayasa surat tanah. Keempatnya, menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya secara bergantian, Selasa (11/5) kemarin di PN Cikarang.

Kasus yang diregister PN Cikarang Nomor 285/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Abdul Wahid dan rekan serta 286/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Irfan Firmansyah dan rekan disidangkan bersamaan. Perbuatan terdakwa dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman kurungan penjara diatas lima tahun.

Empat saksi sekaligus terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Danang kehadapan Hakim Chandra Ramadhani, S.H, M.H (Ketua) didampingi Agus Sutrisno, S.H, (Hakim I ) dan Albert Dwi Putra Sianipar, S.H (Hakim II) diperiksa.bergantian. Dalam sidang, terdakwa didampingi dua pengacara Fani Elke Matindas, S.H dan Eka Prasasti Ningsih, S.H.

Kesaksian empat saksi, tidak mengakui lahan yang menjadi objek perkara sebagai lahan milik Ontel bin Teran. Namun, keempatnya tidak mengetahui siapa pemilik lahan seluas sebelas ribu meter persegi di Kampung Serang Rt 03/03 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tersebut.

“Saya tidak mengetahui pemilik lahan itu, karena tidak ada dalam buku C Desa Tamanrahayu,” singkat terdakwa Wahid menjawab pertanyaan majelis hakim.

Pengakuan Wahid membuat suasana ruang sidang menggemuruh. Pasalnya, keterangan terdakwa terkesan seperti lelucon. Akibatnya, warga yang mengikuti sidang, tidak dapat menahan tawa. Sontak, Majelis Hakim menegur keras dan meminta peserta yang menyaksikan sidang tidak bersuara keras. Hal itu dapat mengganggu jalannya persidangan yang terbuka untuk umum.

Wahid mengakui kesalahannya, menerbitkan surat atas nama Utar. Setelah dinyatakan lahan itu milik Utar sesuai surat yang diterbitkan kades, lahan yang menjadi pemakaman keluarga Ontel bin Teran diajukan ke KUA Setu untuk diterbitkan ikrar wakaf dari Utar ke Irfan Firmansyah.

Tiga saksi pun membenarkan keterangan kades kalau surat itu penerbitannya direkayasa kades. Terdakwa Wahid juga mengaku kalau lahan itu bukan milik Utar.

Kesaksian Kades yang terkesan berbelit-belit, membuat JPU bersuara keras. Karena, menurut JPU, Desa Tamanrahayu yang dimekarkan dari Desa Tamansari, semua asal usul tanah atau alas hak atas lahan yang berada di Desa Tamanrahayu, sebagai desa pemekaran ada di Letter C Desa Tamansari.

“Itu kebodohan saya karena tidak bertanya kepada orang lain dan tidak mencari fakta serta bukti kepemilikan yang ada dalam letter C Desa Tamansari,” tegas Wahid.

Dalam persidangan, muncul pula angka sebesar Rp 600 juta. Angka itu diberikan keluarga Abdul Wahid tanpa sepengetahuan dirinya. Uang tersebut sebagai tanda terimakasih kepada pelapor atas penangguhan penahanan saat berada dalam tahanan Polrestro Bekasi Kabupaten. Selain uang, disepakati pula empat poin, diantaranya membuat surat lahan yang disengketakan atasnama Ontel bin Teran.

“Saya tidak tahu mengenai uang terimakasih yang diberikan kepada pelapor. Karena waktu itu saya berada dalam tahanan penyidik polres,” tutur Wahid.

Pemberian uang terima kasih kepada pelapor, juga menghadirkan seorang saksi, Nanta. Dalam persidangan sebelumnya, saksi pelapor Kiwil membantah menerima uang Rp 600 juta sebagaimana tertera dalam kwitansi penerimaan uang. Kwitansi yang dihadirkan ke hadapan majelis hakim, baru dilihat saksi pelapor dalam persidangan.

Namun, saksi yang dihadirkan pengacara terdakwa, ditolak majelis hakim. Penolakan saksi oleh majelis hakim karena dari awal, saksi berada dalam ruang sidang. Sehingga hakim menyarankan, saksi Nanta diganti dengan saksi lain.

Sementara, Gunawan alias Kiwil yang terus memantau persidangan merasa lega. Pasalnya, pemeriksaan terhadap saksi, mulai membuka tabir kalau lahan yang menjadi objek perkara adalah miliknya.

Karena itu, Kiwil berharap, jaksa dan hakim, menerapkan pasal yang disangkakan penyidik yakni KUHP pasal 263. Dimana, ganjaran atas pasal itu bisa mencapai 6 tahun penjara.

“Saya beserta keluarga berharap, dakwaan jaksa dan putusan hakim atas perbuatan para terdakwa tidak berbeda jauh. Diputus seadil adilnya,” singkat Kiwil.

Sebagaimana diketahui, Kasus lahan yang menyeret Kades Tamanrahayu dan rekan, sedang disidangkan di PN Cikarang. Perbuatan melawan hukum para terdakwa dengan membuat surat kepemilikan atas nama Utar dibatalkan KUA Setu lantaran bermasalah hukum dan dilaporkan ke Polrestro Bekasi Kabupaten. Sidang dilanjut Kamis (20/5) dengan agenda masih seputar pemeriksaan saksi. (soeft)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *