Cibinong – Ratusan warga Bojong Koneng dan Cijayanti ramai-ramai geruduk gedung DPRD Kabupaten Bogor. Pasalnya, ratusan warga itu merasa terancam dengan adanya kunjungan kerja DPR RI kemarin, Jumat (18/3).
Perwakilan masyarakat asli Bojong koneng dan Cijayanti, Acep Saepudin mengaku tidak memiliki permasalahan dengan Sentul City. Bahkan, hubungan antara Sentul city dengan warga asli dianggap berjalan dengan baik.
“Warga asli pribumi tidak ada satu pun yang disentuh atau digerus tanahnya oleh Sentul city,” kata Acep.
Malah, kata dia, kedatangan DPR RI itu diduga membuat ganduh masyarakat setempat yang tengah memproses sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (TPSL).
Ia mengaku, kedatangan DPR RI itu tidak memberikan kesempatan masyarakat asli setempat untuk menyampaikan aspirasi dan masukkanya
“Malah yang mengatasnamakan warga asli itu adalah pendatang, yang bukan asli warga sini yang punya tanah hetaran atau petani berdasi,” katanya.
Sehingga, ratusan warga itu meminta DPRD kabupaten Bogor untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat. “Dan kita meminta program PTSL ini harus terus dilanjutkan,” katanya.
Karena menurutnya, program PTSL itu telah diproses 90 persen tinggal verivikasi ke lapangan dari pihak BPN Kabupaten Bogor.
“Karena sudah 30 tahun Masyarakat kami tidak memiliki sertifikat. Dan saat ini sudah 913 Kartu keluarga yang telah memproses program PTSL itu,” katanya.
Sebelumnya, komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sentul city yang menghasilkan rencana pembuatan pansus mafia tanah.
Sementara, warga asli Bojong Koneng dan cijayanti sedang melangsungkan proses program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Warga Bojong Koneng dan Cijayanti merasa takut program PTSL ini tidak berjalan hingga selesai karena adanya rencana pansus mafia tanah.
