LSM PENJARA INDONESIA Ancam Pidanakan Penyeleweng Anggaran Covid 19

Daerah, Headline3.8K views

BOGORONLINE.com, CIKARANG – Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) perlu dikawal. Anggaran sebesar Rp 240 miliar yang bersumber dari APBD 2020 harus tepat sasaran.

Ketua DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Indonesia Kabupaten Bekasi JM. Hendro angkat bicara. Ia mengatakan, penganggaran penanganan Covid 19 memang tak terbatas. Namun, harus jelas peruntukkannya sehingga perlu keterlibatan semua pihak untuk mengawasi. Jangan sampai ada penyelewengan dalam penggunaannya.

Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat Wibawa Mukti mengawasi penggunaan uang negara tersebut. Tidak mengandalkan semata kepada aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, pengawas keuangan BPK serta inspektorat.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran covid 19 ini. Terutama rekan-rekan lsm lainnya, ormas dan pers. Mari kita bersatu, jangan sampai dana itu menjadi ajang bancakan para oknum untuk memperkaya diri sendiri,” kata Hendro di Cikarang, Selasa (5/5) kemarin.

Lanjut dia, LSM Penjara Indonesia mengingatkan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan penyebaran virus mematikan itu, agar lebih hati-hati menggunakan. Karena, kalau ada penyelewengan, pihaknya tidak segan-segan melaporkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Dana covid 19 harus betul-betul diawasi, ini menyangkut uang negara. Saya minta seluruh anggota DPRD sebagai wakil rakyat proaktif mengawasi penggunaan dan peruntukannya. Tidak bisa sembarangan menggunakan dana itu,” lanjutnya.

Hendro juga meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja transparan dalam penggunaan dana covid 19. Seperti keperluan tenaga medis, berapa yang akan digunakan serta penanganan pasca penyebaran virus termasuk recovery ekonomi yang terdampak saat ini. Semua harus transparan penggunaannya sebagai bentuk akuntabilitas publik.

“Yang perlu dipikirkan lagi oleh bupati selaku pengguna anggaran, adalah recovery ekonomi. Justru ini yang sangat penting, pasca pandemi Covid 19 karena banyak warga yang terdampak, membutuhkan bantuan,” tandasnya. (Soeft/rosyid)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *